Foto : Didi GS
RESES anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha mendapat sambutan hangat dari para konstituennya di Shaza Gues House, Barabai, Selasa (7/8/2018). Misi penyerapan aspirasi untuk disalurkan ke Senayan Jakarta, dihadiri segenap pengurus DPC PPP Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan PAC dan ranting.
DIDAMPINGI Ketua DPC PPP HST Farid Rakhman Ariffin, kader senior partai Ka’bah, Syarnadi Abdullah yang pembicara pembuka mengingatkan pentingnya agar kader partai ini tetap bersatu menatap Pemilu 2019 yang persaingannya cukup sengit.
“Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana agar PPP tetap eksis menghadapi Pemilu 2019 yang sangat ketat persaingan. Amati pergerakan parpol lain, dan jangan kita justru saling berantem di dalam,” kata Syarnadi Abdullah kepada konstituen PPP di Barabai.
Mantan anggota DPRD Tanah Laut ini mengungkapkan saat ini porsi perebutan kursi parlemen khususnya di tingkat pusat, sangat ketat dengan hadirnya para tokoh dan politisi, sehingga untuk mempertahankan kursi yang ada, PPP harus kompak.
“Sekali lagi, saya minta agar kader dan simpatisan PPP untuk memperjuangkan bakal calon legislatif (caleg) demi meraih kursi dan memperjuangkan aspirasi rakyat,” ucap Syarnadi Abdullah.
Sementara itu, anggota DPR RI asal FPPP Syaifullah Tamliha dalam resesnya menekankan pentingnya bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial (medsos), terutama dengan pengaturan ketat dan pemberlakuan UU ITE. “Jangan sampai kita membuat ujaran kebencian, apalagi turut terlibat dalam pendistribusiannya. Sebab, ada jeratan hukum yang tengah mengancam,” ucap wakil rakyat yang membidangi luar negeri, penyiaran dan luar negeri ini.
Mengutip data Bareskrim Mabes Polri, Syaifullah mengungkapkan sedikitnya ada 50 ribu laporan per ujaran kebencian dan lainnya yang terjadi dalam per hari. Fenomena ini diakui Syaifullah, membuat kondisi semakin miris dengan kemajuan informasi teknologi, justru tak disikapi masyarakat dengan bijak. “Memang, UU ITE sekarang telah direvisi, sehingga ancaman hukuman dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Jadi, polisi tidak bisa langsung menangkap dan menahan, karena yang berhak memutuskan bersalah atau tidak adalah pengadilan,” tutur Ketua DPP PPP ini.
Dia pun mengimbau agar segenap kader dan simpatisan PPP untuk menjaga kesatuan dan persatuan, terutama mengutamakan semangat kebangsaan. “Pemilu 2019 ini merupakan pemilu yang persaingannya sangat ketat. Untuk itu, PPP sebagai kontestan Pemilu 2019 tetap harus bisa mempertahankan kursi yang ada dari Pemilu 2014. Ya, minimal satu kursi dari dua dapil yang di Kalsel untuk pemilihan anggota DPR RI,” pungkas Syaifullah.(jejakrekam)