UMUMNYA, infrastruktur yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan masih tertinggal dibandingkan provinsi lain. Sebagai pembanding terdekat adalah Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, serta wilayah Sumetera. Padahal, Kalimantan Selatan merupakan provinsi tertua di Kalimantan dengan ibukota Banjarmasin.
MENGAPA itu bisa terjadi? Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kalimantan Selatan, Edy Suryadi mengatakan titik lemahnya adalah komponen warga Banua yang tak bersatu dan duduk satu meja dalam memperjuangkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur.
“Komponen masyarakat yang saya maksud adalah pemerintah daerah, legislatif, para ahli, pengusaha, terkhusus lagi para wakil rakyat yang duduk di DPR RI dan DPD RI dalam memperjuangkan anggaran bagi Kalsel. Sejauh ini, saya belum melihat ada wakil rakyat di Senayan Jakarta yang gigih memperjuangkan suntikan dana bagi pembangunan daerah,” tutur Edy Suryadi kepada jejakrekam.com, Minggu (14/1/2018).
Menurutnya, hampir tak terdengar para wakil rakyat yang duduk di DPR RI yang menjadi penyambung lidah warga Kalsel, justru tak bersuara lantang dalam memperjuangkan anggaran bagi daerah. “Kita belum mendengar ada suara dari mereka. Padahal, kesulitan pendanaan berdampak pada pelambatan pembangunan Kalsel,” ucap Edy.
Ia menegaskan Kalsel juga tak kekurangan para tenaga ahli baik perencanaan maupun teknis berskala lokal maupun nasional, hingga internasional. Dia menyebut banyak tenaga dari kalangan akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan lainnya.
“Bahkan, banyak konsultan yang merupakan putra daerah yang berkiprah hingga mencapai level ASEAN. Jadi, bukan masalah tenaga ahli, tapi minimnya gagasan dari para wakil rakyat d pusat yang tak bersatu memperjuangkan dana pembangunan agar masuk ke Kalsel,” tegas Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Kalsel ini.
Edy menegaskan untuk mengejar ketertinggalan dari sisi infrastruktur, maka semua komponen khususnya lagi para wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bisa bersatu memperjuangkan dana pembangunan bagi Kalsel.
Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Kalsel, Nurul Fajar Desira mengakui hingga kini Kalsel bergerak untuk membangun infrastruktur jalan, rel kereta api, bandara internasional serta kawasan industri. “Semua pembangunan ini harus berdasar skala prioritas dan on the schedule,” tutur Fajar.
Menurutnya, Pemprov Kalsel pun sangat mendukung keinginan pemerintah kabupaten dan kota untuk membangun jalan baru dan berlapis seperti di Pulau Jawa. “Namun, semua pembangunan itu jelas ada batasan kewenangannya, mana milik provinsi, kabupaten dan kota serta nasional,” pungkasnya.(jejakrekam)
Penulis : Ipik Gandamana
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Didi GS