ADA peningkatan suplai dana yang dikucurkan pemerintah pusat dalam APBN untuk Kalimantan Selatan. Sebelumnya pada 2017, hanya Rp 23,371 triliun, naik Rp 2 triliun menjadi Rp 25,324 triliun pada 2018 untuk jatah porsi APBN bagi anggaran Kalsel.
ALOKASI dana yang berasal dari APBN untuk Kalsel diterima Gubernur H Sahbirin Noor usai menerima daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2018 di Gedung Idham Chalid, Komplek Perkantoran Pemprov Kalsel, Banjarbaru, Rabu (13/12/2017).
Selaku wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur H Sahbirin Noor ini memberi kuasa pengguna anggaran kepada masing-masing instansi. Pesan Paman Birin-sapaan akrabnya, agar begitu telah diserahkan DIPA, semua harus bergerak cepat untuk mengaplikasikan apa yang diinginkan pemerintah pusat dalam porsi anggaran bagi instansi penerima.
Besaran alokasi berasal APBN terdiri dari DIPA kementerian/lembaga sebesar Rp 8,790 triliun, dana transfer ke daerah Rp 16,533 triliun dan dana desa Rp1,315 triliun. Kemudian, DIPA kementerian/lembaga terdiri dari, satker vertikal sebesar Rp 8,298 triliun, SKPD dalam rangka dekonsentrasi Rp 162,707 miliar, dan SKPD dalam rangka tugas perbantuan Rp 330,145 miliar.
Kemudian, dana transfer ke daerah terbagi untuk Pemprov Kalsel Rp 2,875 triliun, dan untuk pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel mencapai Rp 13,658 triliun.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Selatan Usdek Rahyono mengingatkan agar dengan penyerahan DIPA, pada Januari 2018 sudah bisa melaksanakan kegiatan. “Harapannya, agar penyerapan anggaran bisa dilaksanakan lebih awal,” ucap Usdek.
Sebagai wakil dari Kementerian Keuangan RI, Usdek mengungkapkan pada tahun 2017 lalu, penyerapan anggaran di Kalsel sudah mencapai 90 persen. Angka tersebut setara dengan penyerapan anggaran nasional. ”Penyerapan sudah dalam kategori baik,” kata Usdek.
Mengenai program apa yang menyebabkan kenaikan alokasi APBN bagi Kalsel naik, Usdek menyebut kegiatan infrastruktur. Terutama, pelaksanaan pembangunan Bendung Tapin.
Menurutnya, bertambahnya kegiatan fisik menyebabkan alokasi bagi Kalsel juga meningkat. Terlebih, beberapa kegiatan masuk dalam program strategis nasional (PSN). ”Kegiatan fisik tetap dengan sasaran bendung, jaringan, jalan dan jembatan,” pungkasnya.(jejakrekam)
Penulis : Wan Marley
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Dokumentasi