KEBIJAKAN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menerapkan lima hari sekolah atau full day school (FDS) tak hanya dikeluhkan dan diprotes ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) serta madrasah atau sekolah keagamaan yang buka sore hari, tapi juga para pengelola lembaga kursus dan pelatihan turut dibuat was-was,
ALASAN para pemilik lembaga kursus dan pelatihan (LKP) ini bukan tanpa dasar, karena selama ini peserta kursus dan pelatihan yang mareka miliki dominan didominasi oleh para pelajar.
Ketua Himpunan Pimpinan Pendidik Pelatihan dan Kewirausahaan Indonesia (HP3KI) Kalimantan Selatan Slametno, mengatakan dengan diberlakukannya FDS maka orangtua juga dibebani biaya tambahan uang saku bagi anak. Padahal selama ini, kata Slametno, tingkat pengeluaran sudah cukup tinggi kareba para tua juga mengikutkan anaknya untuk kursus atau pelatihan di LKP guna menambah ilmu si anak.
“Saya khawatir dengan berlakunya FDS ini, selain si anak yang tidak mempunyai waktu lagi ikut kursus, orang tuanya pun memilih tidak mengizinkan anaknya belajar di LKP dengan alasan keuangan. Ini bisa jadi menyebabkan LKP mati suri,” ujar Slametno yang juga merupakan Direktur STIKOM Balangan ini kepada jejakrekam.com di Paringin, Minggu (30/7/2017).
Padahal selama ini, menurut dia, minat belajar anak dan dorongan orang tua untuk kursus sangat tinggi, ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah lulusan dan tumbuhnya LKP-LKP baru baik di perkotaan hingga pelosok pedesaan.”Perlu ada evaluasi kebijakan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, agar tidak merugikan LKP, kami akan menyampaikan aspirasi ini melalui asosiasi LKP di Kalimantan Selatan untuk diteruskan ke Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) RI,” pungkasnya.(jejakrekam)
Penulis : Sugianoor
Editor : Fahriza
Foto : STKOM Balangan