JELANG pemilihan kepala daerah (Pilkada) empat kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan pada Jun 2018 mendatang, pemetaan potensi konflik dan gangguan mulai disusun. Topik ini dibahas dalam rapat kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) se-Kalimantan Selatan, sehingga bisa meminimalisir ancaman serta bisa meningkatkan partisipasi pemilih.
BELAJAR dari pengalaman Pilkada 2015 dan berlanjut pada 2017 di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan Barito Kuala (Batola), Kepala Badan Kesbangpol Kalimantan Selatan, Taufiq Sugiono mengingatkan pentingnya agar pemerintah daerah membangun sinergitas dengan KPU dan jajaran pengawas pemilu.
Mantan Kabid Humas Polda Kalsel ini mengatakan sukses atau tidaknya Pilkada 2018 tergantung dukungan pemerintah daerah. “Saya berharap agar kondisi daerah bisa terjaga baik menjelang, pelaksanaan hingga sesudah pilkada,” ucap Taufiq Sugiono saat membuka rapat kerja bidang politik di Hotel Rodhita Banjarmasin, Kamis (27/7/2017).
Ia menegaskan tugas jajaran Kebangpol di daerah adalah turut mendorong agar partisipasi pemilih bisa ditingkatkan, dengan menghimpun data atau belajar dari masa lalu. “Saat ini, sepertinya komposisi pilkada yang akan berlangsung di Kalsel dalam keadaan terukur dan aman. Meskipun, potensi banyaknya calon incumbent yang ikut dalam pilkada turut berpengaruh, sehingga keamanan harus dijaga masing-masing daerah,” cetus Taufiq.
Menurutnya, salah satu parameter kualitas demokrasi pilkada adalah tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menyalurkan hak suaranya. “Makanya, semakin berkualitas pilkada itu adalah ketika masyarakat antusias menyambut dan menentukan pilihan politik pada saat hari pemungutan suara,” tandas Taufiq.(jejakrekam)
Penulis : Afdi NR
Editor : Fahriza
Foto : Afdi NR