KRITIKAN pedas terhadap penerapan tarif air leding minimum yang diberlakukan PDAM Bandarmasih terhitung sejak 1 Mei 2017, tak hanya disuarakan kalangan DPRD Banjarmasin. Hal itu juga memancing reaksi dari para wakil rakyat di DPRD Kalimantan Selatan.
ANGGOTA Komisi III DPRD Kalsel, Fikri yang menuding kebijakan ala pabrik air milik Pemkot Banjarmasin sangat tak tepat, di kala kondisi masyarakat sudah kesulitan secara ekonomi. “Seharusnya, Walikota Banjarmasin itu bisa melihat kondisi yang terjadi di Banjarmasin. Bukan malah menyokong kebijakan yang tak pro rakyat itu,” ucap Fikri kepada jejakrekam.com di Banjarmasin, Jumat (19/5/2017).
Legislator Partai Demokrat ini menegaskan tak bisa berdalih segala peraturan, ketika pemakaian air lending antar rumah berbeda, tergantung jumlah penghuni yang ada. “Jika satu keluarga hanya butuh 4 hingga 5 kubik air, mengapa harus diwajibkan membayar 10 meter kubik. Ini jelas sangat memberatkan,” kata Fikri.
Mantan Ketua DPD Partai Demokrat Kalsel ini menilai sosok kepala daerah semacam jelas tidak peka dengan kondisi perekonomian masyarakat. “Kalau mau fair, yang harus dibayar ya diukur berapa air yang dipakai. Jangan lagi dibebani biaya tambahan atau komponen biaya pemeliharan meter. Ini jelas sangat memberatkan masyarakat,” cetusnya.
Ia mengingatkan dana operasional PDAM Bandarmasih itu kebanyakan disuplai dari dana APBD, sehingga sudah sepatutnya lebih berpihak kepada rakyat, bukan malah membebani rakyat. “Malah idealnya, PDAM itu didorong oleh seorang walikota untuk menurunkan tarif agar tak membenani masyarakat lagi. Sebab, pada hakikatnya, PDAM itu merupakan badan pelayanan masyarakat,” kata Fikri.
Politisi Demokrat ini kembali mengingatkan Walikota Banjarmasin Ibnu Sina yang pernah menjadi wakil rakyat di DPRD Kalsel, sudah sepatutnya lebih berpihak kepada rakyat, bukan malah mendorong PDAM Bandarmasih memberatkan warga. “Saya juga tak percaya alasan PDAM Bandarmasih dengan penerapan tarif itu untuk investasi. Dasarnya apa? Sekarang ini malah muncul teknologi serta inovasi yang bisa dicari dari bantuan luar negeri atau pihak ketiga sebagai formula pendukung,” pungkas Fikri.(jejakrekam)
Penulis : Igam
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Radar Banjarmasin