PEMERINTAH Kabupaten Barito Utara, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah, dengan Kepolisian Resort Barito Utara, Kodim 1013/Muara Teweh dan Sub Denpom XII/2-3 Muara Teweh.
PELAKSANAAN ini dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, di aula kSetda lantai I, Selasa (21/5/2024).
Penjabat Bupati Barito Utara, Muhlis menyampaikan ucapan terima terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, yang telah menggelar tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024, dengan regulasi yang sesuai aturan yang berlaku.
BACA: Pj Bupati Barito Utara Monitoring Kesiapan Logistik Di KPU dan Bawaslu
Menurutnya, anggaran penyediaan dana hibah kegiatan pengamanan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024 memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara yang dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.
Adapun rincian hibah untuk Kepolisian Resort Barito Utara sebesar Rp 6.000.000.000, Kodim 1013/Muara Teweh sebesar Rp 3.046.000.000, dan untuk Sub Denpom XII/2-3 Muara Teweh sebesar Rp 107.560.000.
Muhlis juga menjelaskan, bahwa dana hibah kepada Kepolisian Resort Barito Utara, Kodim 1013/Muara Teweh dan Sub Denpom XII/2-3 Muara Teweh disalurkan dalam satu kali pencairan, dan dicairkan paling lambat 14 hari kerja setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini.
BACA JUGA: Badan Kesbangpol Barito Utara Sosialisasi Bantuan Keuangan Parpol
Dikatakannya, dengan ditandatanganinya naskah perjanjian hibah daerah ini yang merupakan komitmen dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam mewujudkan keamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah agar dapat terlaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah disusun oleh KPU.
Ditambahkannya, kepada penerima dana hibah pengamanan pilkada serentak Tahun 2024 agar nantinya dapat mempergunakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 20 Tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.
Penjabat Bupati Muhlis juga berharap, sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan penyelenggara pemilu dan aparatur pengamanan pilkada agar terus dapat ditingkatkan. “Sehingga semua rangkaian tahapan pemilihan kepala daerah Gubernur, Wakil Gubernur dan bupati, wakil bupati terselenggara dan terlaksanakan dengan baik dan lancar,” pungkasnya.(jejakrekam)