Foto : Syarbani
BADAN Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Utara menggelar sosialisasi pembinaan bantuan keuangan partai politik (parpol) yang dilaksanakan di aula Setdakab Barito Utara lantai I, Muara Teweh, Senin (12/10/2020).
PLT Kepala Badan Kesbangpol Barito Utara H Masdulhaq saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, Pemkab Barito Utara sudah enam kali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah dalam hal pertanggungjawaban mengenai keuangan pemerintah daerah. Salah satunya, berkaitan dengan partai politik.
“Masing-masing partai politik mendapatkan dana dan itu diperiksa setiap tahun oleh BPK RI Perwakilan Kalteng,” kata Masdulhaq saat membuka kegiatan sosialiasi di Muara Teweh, Senin (12/10/2020).
BACA : Protes Pengesahan UU Ciptaker, Mahasiswa-Ormas di Barito Utara Turun ke Jalan
Dikatakannya, dana bantuan parpol ini hendaknya sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang diajukan. Jadi masing-masing partai politik yang duduk di DPR, dan banyak mendapat kursi maka banyak juga mendapatkan kucuran dana.
“Untuk seluruh partai politik mendapat bantuan dana hibah dari pemerintah melalui ABPD tahap kedua Kabupaten Barito Utara. Bantuan dana untuk parpol 60 persen dan untuk operasional 40 persen,” ungkapnya.
Setiap tahun, kata Masdulhaq, pihaknya menerima dana bantuan dari pemerintah dan jangan sampai mendapat temuan. Kalau sampai ada temuan yang seharusnya mendapat WTP akan menjadi terganjal.
“Jangan samapi dari parpol yang menerima bantuan tetapi penyelesaiaan SPJ-nya susah untuk diminta,” tegas Masdulhaq.
BACA JUGA : Dihadiri Plt Gubernur Kalteng, Rapid Tes Masal di Barito Utara Sasar 1000 Warga
Selain itu, menurut dia, untuk bantuan tahun ini akan disalurkan pada triwulan IV awal yang akan diserahkan.
“Apabila ada kesalahan dapat dilakukan perbaikan lebih awal dan biasanya akan diperiksa oleh BPK Perwakilan Kalimantan Tengah,” tutur Masdulhaq yang juga Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra ini.(jejakrekam)