KETUA DPRD Banjar H Muhammad Rofiqi mengendus adanya dugaan penyalahgunaan dana penanganan stunting di Kabupaten Banjar sebesar Rp 118 Miliar dan berencana melaporkannya ke KPK RI.
“SAYA sedang mengumpulkan data yang lebih valid untuk segera ditindaklanjuti. Kalau sudah memenuhi dan cukup alat bukti maka saya sendiri yang akan melaporkannya ke KPK,” tegas Ketua DPRD Banjar H Muhammad Rofiqi, Sabtu (18/5/2024).
Ketua DPRD Banjar H Muhammad Rofiqi mengungkapkan, pentingnya penanganan dan pencegahan stunting. Untuk itu, dana stunting harus tepat sasaran agar hasilnya bisa maksimal.
BACA : Buntut Paripurna Ricuh, Tanda Tangan Dipalsukan, Ketua DPRD Banjar Rofiqi Lapor Ke Polisi
“Persoalan penanganan dan pencegahan stunting di Kabupaten Banjar menjadi hal serius untuk ditangani. Apalagi angka stunting di Kabupaten Banjar menjadi salah satu yang tertinggi secara nasional, karena itu betul-betul harus ditangani secara serius termasuk penggunaan anggarannya,” tegas politisi muda Partai Gerindra yang lolos ke DPR RI hasil Pileg 2024 ini.
Terkait tudingan Ketua DPRD Banjar tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar membantahnya.
Kepala Dinsos P3AP2KB Banjar, Dian Marliana menegaskan bahwa dana stunting di Kabupatan Banjar hanya Rp 4 miliar.
BACA JUGA : Ada Jatah Fee Proyek di Pemkab Banjar? Ketua DPRD : Kita Serahkan ke Penegak Hukum!
“Tidak ada dana Rp 118 Miliar, yang benar di dinas kami hanya Rp 4 Miliar saja untuk penanganan stunting,” ujar Dian Marliana, Sabtu (18/5/2024).
Ia menyebut, anggaran stunting ini pada Tahun 2023 juga sudah diperiksa BPK RI, dan alhamdulillah tidak ada temuan.
Untuk dana stunting, lanjut Dian, pihaknya telah menerima pagu Rp 4.941.600.000 dan realisasi Rp 4.777.268.000 dengan persentasi 96,67 persen.
“Nah, anggaran untuk stunting ini juga sudah dilaporkan di Aplikasi Morena milik BKKBN Pusat, dan sudah dilaporkan juga ke Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi Aladin,” pungkasnya.(jejakrekam)