HASIL survei elektabilitas bakal calon kepala daerah Kalsel yang dilakukan Lembaga Studi Politik dan Pemerintahan (LSPP) diragukan.
PASALNYA, ditemukan banyak kejanggalan dari survei yang dilakukan pada 26 Februari hingga 3 Maret 2024 tersebut.
“Ada banyak hal yang membingungkan saya terkait survei Pilkada oleh LSPP ini, diantaranya tidak menyebutkan berapa margin of error dan tingkat kepepercayaan. Jika jumlah responden sebanyak 1.074 orang mestinya margin of error berada dikisaran 3,1 persen,” ucap Dirham Zain, Peneliti Senior Jaringan Suara Indonesia (JSI) Jakarta.
BACA : LSPP Rilis Elektabilitas Bacalon Kepala Daerah, Muhidin Tertinggi Di Kalsel
Tak hanya sampai disitu, mantan Staf Ahli Gubernur Kalsel era Sjachriel Darham ini menegaskan, tingkat pengenalan dan kesukaan juga tidak disebutkan berapa persen?
“Yang saya liat justru langsung loncat ketingkat keterpilihan (elektabilitas-red). Ini sangat aneh, bagaimana kita bisa tahu tingkat keterpilihan jika tidak dikenal dan disukai,” ucap Dirham penuh tanya.
Selain itu, beber dia, dalam survei ini responden boleh menyebut atau menentukan pilihan maksimal 5 orang calon gubernur. “Dalam survei pemilih itu tidak boleh lebih dari 1 pilihannya terhadap bakal calon gubernur,” urainya.
BACA JUGA : Pilgub Kalsel, Supian HK Sebut Nama Acil Odah Hingga Sulaiman Umar
Iapun melihat, 1.074 responden terkesan daur ulang. Artinya, bisa jadi responden untuk bakal calon gubernur digunakan juga untuk survei bakal calon bupati atau walikota.
Bahkan, sebut Dirham Zain, ada juga nama bakal calon gubernur yang sudah meninggal dunia dalam survei LSPP. “Jika ditotal persentase dalam survei tersebut ada yang tidak mencapai 100%,” jelasnya.
Iapun menegaskan, bahwa survei bukan sekedar dibaca, tapi harus bisa diterjemahkan ke dalam sebuah strategi pemenangan. sebab, jika hanya dibaca semua orang juga bisa melakukannya.
BACA LAGI : Jaring 20 Nama, Zairullah-Muhidin-Anang Syakhfiani Teratas Pada Suksesi Kandidat Gubernur Kalsel 2024
“Seingat saya di ULM Banjarmasin ada Dr. Taufik Arbain yang sudah teruji dan memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang survei,” jelas Ketua Umum PTMSI (Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia) Kota Banjarbaru (tahun 1999-2014) ini.
Kendati demikian, Dirham menyadari jika kritik dirinya ini pasti ada yang membuat pihak lain merasa tersingung. “Pada intinya dalam survei kita boleh salah, tapi kita tidak boleh berbohong,” tegasnya.
Hal ini, kata dia karena survei tersebut menyangkut kaidah ilmiah. Mengenai siapa dan pihak mana yang membiayai survei tersebut tidak jadi masalah. “Yang terpenting sepanjang independensi dan hasil survei tetap terjaga,” pungkasnya.(jejakrekam)