DALAM pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kecamatan Teweh Tengah, Senin (4/3/2024), hanya 10 persen pihak dunia usaha yang menghadiri kegiatan tersebut. Padahal dunia usaha juga dilibatkan dalam pembangunan di daerah.
MENGUTIP dari sambutan Pj Bupati Barito Utara, Musrenbang RKPD Kecamatan Teweh Tengah menyasar empat titik sumber pembiayaan pembangunan, salah satunya yaitu dengan melibatkan dunia usaha.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara, Syahmiludin A Surapati saat memberikan masukan dan saran pada kegoiatan tersebut, wilayah di Kecamatan Teweh Tengah, banyak perusahaan yang ada tetapi sangat sedikit yang hadir mewakili.
BACA: Hari Terakhir Musrenbang RKPD Dilaksanakan di Kecamatan Teweh Tengah
“Padahal ini diharuskan untuk hadir, jangan hanya datang berinvestasi dan berusaha daerah ini. Tetapi ada tanggung jawabnya, yakni untuk mendukung mendanai pembangunan di daerah ini,” ungkap Syahmiludin.
Kadis Pendidikan Barut ini juga meminta kepada Pemkab Barito Utara dan DPRD semestinya dibentuk tim yang mengelola dana CSR (Corporate Social Responsibility).
Menurutnya, kadang-kadang pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan tahapan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah. “Ada prioritas yang harus mereka dukung. Kalau ini kita biarkan mau sampai kapan CSR ini belum tuntas,” cecarnya.
Syahmiludin mencontohkan, kalau perusahaan bisa memperhatikan khusus di bidang pendidikan, pihaknya yakin beban pembangunan yang bersumber dari ABPD Kabupaten akan lebih ringan.
BACA JUGA: Program Pembangunan Di Barito Utara Terhambat Akibat APBD Tahun 2024 Belum Clear
Di Kabupaten Barito Utara banyak yayasan pendidikan, khususnya yang dikelola oleh desa. Ini menyisakan masalah dan selalu menjadi PR pemerintah daerah.
“Ketentuan sudah jelas, pusat tidak akan bisa memberikan DAK, disebabkan itu sekolah swasta. Seandainya yayasan yang dikelola oleh pihak swasta tidak bisa berkembang dengan baik, lebih baik diserahkan saja kepada pihak pemerintah daerah untuk dinegerikan,” tuturnya lagi.
“Kalau dinegerikan kita bisa mengusulkan ke pusat untuk DAK. Ibarat pribahasa, hidup segan mati tak mau. Dan insentif pun sangat kecil,” tukasnya.(jejakrekam)