Foto : Istimewa
RAPAT Koordinasi (Rakor) terkait pembahasan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Adaro Indonesia dan Mitra Kerja di Kabupaten Balangan tahun 2021, Kamis (6/5/2021) tidak berjalan mulus.
PASALNYA, ketua tim perumusan program CSR tersebut yakni, Pelaksana tugas ( Plt ) penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan H Yuliansyah Rahman beserta perwakilan Pemda Balangan lainnya, memilih untuk tidak melanjutkan pembahasan program CSR tersebut.
Sehingga rakor yang seyogyanya menetapkan penggunaan dana CSR untuk program apa saja nantinya yang akan dilaksanakan tersebut, terpaksa dihentikan lebih awal tanpa ada kesepakatan dan rapat pun akhirnya diakhiri, padahal perwakilan PT Adaro beserta mitra kerja seperti PT SIS, BUMA, Pama dan Balangan Coal sudah berhadir.
Menurut, Plt penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan H Yuliansyah Rahman, pihaknya memilih menarik diri dari pembahasan pelaksanaan program CSR Adaro dan mintra yang akan dilaksanakan 2021, lantaran tidak satu pun usulan dari Pemda yang diakomodir.
Padahal, menurut Yuliansyah, Pemda sudah mengusulkan beberapa program untuk dilaksanakan dalam program CSR 2021.
“Namun saat rapat, pihak perusahaan menolak seluruh usulan program yang kita usulkan dengan alasan Covid-19. Kita lebih memilih menarik diri dari tim perumus CSR dari pada usulan kita tidak satu pun diakomodir, maka secara tidak langsung untuk sementara pemerintah daerah tidak terlibat lagi dalam pembahasan dana CSR ini,’’ tegasnya.
Padahal menurut, Yuliansyah, program yang diusulkan pemerintah daerah seluruhnya untuk kepentingan masyarakat, salah satunya adalah untuk Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), terkait pembangunan istana anak yatim.
Apalagi lanjut dia, yang paling paham dan mengetahui kebutuhan dan arah pembangunan daerah itu adalah pemerintah daerah, disisi lain pemerintah daerah juga mempunyai otoritas dalam mengatur wilayahnya.
“Usulan program kita pun selain untuk kepentingan masyarakat juga merupakan bagian dari visi-misi pemerintahan yang ada, tentu kita sangat menyayangkan tidak diakomodirnya keinginan kita. Disisi lain, proses pembangunan di Balangan tentunya harus didukung oleh berbagai pihak termasuk perusahaan, serta adanya kebersamaan, antara pemerintah daerah dan berbagai pihak ini,’’ tegasnya.
Terpisah, saat dikonfirmasi CRM Department Head PT Adaro Indonesia, Djoko Soesilo mengatakan, jika secara resmi pihaknya belum mendapatkan kabar terkait walk out Ketua tim perumus program CSR di Kabupaten Balangan tersebut.
Padahal menurut Djoko Soesilo, sebelumnya komunikasi dan beberapa kali pertemuan pemerintah daerah dengan tim CSR berjalan normal seperti biasanya.
“Bagi Adaro, keberadaan pemerintah daerah merupakan bagian regulator yang penting dan strategis untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan di wilayah operasional perusahaan. Tak ada sesuatu apapun yang dapat memutuskan sinergi tersebut, karena program pemberdayaan masyarakat terus digulirkan dan selalu dirumuskan bersama,’’ pungkasnya.(jejakrekam)