KETUA DPW PBB Kalsel Pangeran Iberahim menginginkan kebesaran hati dari KPU Kalsel, saat dimediasi Bawaslu untuk merevisi surat keputusan dalam penetapan daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2019 untuk pemilihan anggota DPRD Kalsel.
BAGI Iberahim, jika KPU Kalsel mau mengalah, tentu bisa menjadi payung hukum agar caleg PBB yang tertukar daerah pemilihan (dapil) bisa dikembalikan ke dapil semula.
“Sayangnya, KPU Kalsel masih berkutat dengan aturan, sehingga kami menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu Kalsel untuk tetap melanjutkan perkara ini,” kata Iberahim kepada wartawan, usai deadlock-nya mediasi hingga dilanjutkan ke persidangan ajudikasi oleh Bawaslu Kalsel, Senin (1/10/2018).
Mantan anggota DPRD Kalsel ini menyakini ada celah-celah yang dilihat pada Bawaslu yang menyatakan, adanya aturan-aturan yang memperbolehkan peralihan ini. “Oleh karenanya, peralihan ini bukan satu atau dua orang saja, tetapi kesalahan dari dapil Kalsel 6 dan 7,” ucapnya.
Iberahim yakin sepenuhnya kepada Bawaslu Kalsel sebagai pengadil dalam sidang ajudikasi yang digelar Rabu (3/10/2018), akan memutuskan perkara ini seadil-adilnya.
Ia mengatakan, sebenarnya Pemilu 2019 merupakan momentum untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai dapilnya masing-masing. Sebab, para caleg yang dipasang PBB juga sesuai dengan domisili yang bersangkutan, sehingga bisa menjaring suara konstituennya.
“Kalau calon dialihkan tempatnya, ya mungkin tidak ramai pemilunya. Makanya, saya meminta kebesaran hati KPU Kalsel,” katanya.
Iberahim mengakui, kesalahan memang terdapat pada tim informasi teknologi (IT) dari PBB yang keliru dalam memasukkan data. Padahal, beber dia, seharusnya pada pengajuan sebelum ditetapkan dalam DCT yang ditetapkan KPU Kalsel, sudah sesuai dengan dapilnya masing-masing.
“Namun, bukti dari sistem manual caleg PBB sesuai dapil, sudah kami sampaikan ke Bawaslu Kalsel sebagai dasar gugatan sengketa proses pemilu yang akan berlanjut di sidang ajudikasi,” katanya.(jejakrekam)