Foto : Istimewa
TENSI persidangan yang menyidangkan tiga objek gugatan surat keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Selatan atas pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) PT Sebuku Group, makin panas. Ini setelah, puluhan massa yang mengatasnamakan selamatkan Pulau Laut berunjuk rasa di depan PTUN Banjarmasin, Kamis (3/5/2018).
MEREKA mengusung poster dan spanduk bertema menolak tambang Pulau Laut dan mendukung kebijakan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang mencabut izin tambang milik PT Sebuku Group. Massa juga mengenakan ikat kepala dengan hastag atau tanda pagar #savepulaulaut.
Aksi massa ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian gabungan dari Polda Kalsel, Polresta Banjarmasin hingga Polsek Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Utara. Bahkan, ada beberapa mobil anti hura-hura disiapkan di depan kantor PTUN Banjarmasin.
Namun yang menarik adalah massa yang mengenakan baju kaos bergambar Yusril Ihza Mahendra, pengacara PT Sebuku Group (Silo Group) yang juga Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB). Dalam kaos itu bertuliskan angka 19 nomor urut parpol peserta Pemilu 2019, dengan gambar Yusril Ihza Mahendra mengepal tinjau berbunyi Bela Islam Bela Rakyat, Selamatkan Pulau Laut dari Tambang.
Keberadaan massa berkaos PBB ini cukup menyita perhatian para pengunjung persidangan di PTUN Banjarmasin. Apalagi, Yusril Ihza Mahendra justru mewakili pihak yang berseteru dengan Pemprov Kalsel selaku pihak tergugat.
Dikonfirmasi jejakrekam.com, Deris yang menjadi koordinator aksi justru membantah membawa massa berkaos baju logo PBB. “Kami hanya mengetahui dan menjalankan aksi damai dengan bagi-bagi bunga di depan PTUN Banjarmasin dan Jalan Brigjen H Hasan Basry, serta menyampaikan pesan selamatkan Pulau Laut,” ucap Deris.
Ia mengaku tak tahu jika ada sejumlah pengunjuk rasa yang menggunakan kaos berlambang PBB dan bergambar Yusril Ihza Mahendra selaku sang ketua umum parpol berbasis Islam itu. “Kalau yang menggunakan kaos berlambang Partai Bulan Bintang, saya tidak tahu Pak,” tegas Deris.
Sementara itu, Ketua DPW PBB Kalsel Pangeran Iberahim memprotes jika logo, nomor urut serta gambar Yusril Ihza Mahendra dibawa-bawa dalam aksi massa pro penolakan tambang Pulau Laut. “Saya sudah cek ke DPC PBB Kotabaru, Tanah Bumbu, Banjarmasin, Tanah Laut, Banjar dan Banjarbaru, tidak ada satu pun yang mengirim massa untuk berdemonstrasi di depan PTUN Banjarmasin,” ucap Iberahim.
Ia mengaku bingung jika ada massa yang mengatasnamakan PBB, apalagi keberadaan Yusril Ihza Mahendra dalam persidangan di PTUN Banjarmasin selaku tim kuasa hukum PT Sebuku Group tidak ada kaitannya dengan partai. “Selama persidangan di PTUN Banjarmasin, kami tak pernah mememerintahkan atau menerjunkan massa untuk mendukung Pak Yusril bersidang, apalagi ini berlawanan dengan apa yang diperjuangkan beliau sebagai pengacara,” tegas mantan anggota DPRD Kalsel.
Dia menduga aksi massa pendemo yang membawa-bawa PBB dalam konflik dan sengketa pertambangan antara PT Sebuku Group versus Gubernur Kalsel, sengaja untuk membenturkan seolah-olah kader atau simpatisan partai berseberangan dengan Ketua Umum DPP PBB, Yusril Ihza Mahendra. “Saya tegaskan PBB tidak pernah terlibat dalam kasus ini. Sekali lagi, kehadiran Pak Yusril dalam persidangan itu murni karena profesi beliau sebagai advokat, tidak mengatasnamakan partai,” cetus Iberahim.
Bagi dia, hal semacam ini justru memicu kecurigaan publik bahwa sengketa yang harusnya diselesaikan lewat peradilan yang fair dan transparan, makin tercoreng dan condong diintervensi. “Kami mendukung upaya penegakan hukum melalui peradilan yang bebas dan independen. Sekali lagi, kami keberatan jika PBB dibawa-bawa dalam pusaran sengketa yang seharusnya dipercayakan kepada pengadilan untuk memutuskannya secara adil,” tandas Iberahim.(jejakrekam)