SEKRETARIS Daerah Kota Banjarmasin Hamli Kursani tampak sumringah, ketika menerima penghargaan dari Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Prof Dr Diah Natalisa di Jakarta. Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan ini bertengger bersama kota-kota besar lainnya di Indonesia dalam bidang pelayanan publik.
UNTUK bidang pelayanan publik, dari penelitian Kemenpan-RB terdapat 14 unit pelayanan publik (UPP) kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) yang meraih predikat sangat baik yakni Kota Denpasar, Kota Metro, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gianyar, Kota Banjarmasin, Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kota Malang, Kota Palembang, Kabupaten Bangka Tengah, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Makassar, dan Kota Balikpapan.
Sedangkan, 18 UPP pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Badung, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Tegal, Kabupaten Sidoarjo, Kota Bandung, Kota Mataram, Kota Denpasar, Kota Makassar, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Semarang, Kota Pekanbaru, Kota Palembang, Kota Jambi, dan Kota Surabaya.
Dua penghargaan ini diterima Sekdakot Banjarmasin, Hamli Kursani didampingi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banjarmasin, Khairul Saleh dan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Banjarmasin, Monty Rizal di Jakarta, Selasa (24/1/2018).
“Dari hasil evaluasi ini diharapkan pimpinan instansi pemerintah dan unit penyelenggara pelayanan publik tetap berkomitmen tanpa henti untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan di lingkup tugas dan fungsinya masing-masing,” kata Deputi Pelayanan Publik Kemenpan-RB, Diah Natalisa.
Menurutnya, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik dijadikan sebagai percontohan bagi unit penyelenggara pelayanan publik dan instansi pemerintah agar terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat dengan pelayanan publik yang prima dan profesional. Makanya, pemantauan dan evaluasi perlu dilakukan secara efektif dan berkelanjutan,” imbuh Diah.(jejakrekam)
Penulis : Asyikin
Editor : Didi GS
Foto : Humpro Banjarmasin