PERSAINGAN memperebutkan calon siswa baru antara sekolah negeri dan swasta, sepertinya sangat jomplang di Banjarmasin. Terlebih lagi, adanya penerapan sistem zonasi baik online maupun offline yang diduga berimbas terhadap pasokan siswa yang berminat menempuh pendidikan di sekolah swasta.
KERASNYA persaingan ini sangat dirasakan SMP PGRI 4 Banjarmasin yang hanya kebagian tiga siswa dalam masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2017 ini. Mirisnya, lagi sekolah swasta yang terletak di Jalan Ampera Raya Nomor 53A RT 16, Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat ini memang dikenal sangat minim siswa. Buktinya, saat ini hanya ada 18 murid. Kini, ada 7 siswa naik ke kelas VIII, dan 6 siswa di kelas IX. “Semua ini akibat sekolah negeri sederajat selalu menambah kelas untuk murid baru. Jelas ini berimbas bagi sekolah swasta seperti kami ini,” keluh Kepala SMPN PGRI 4 Banjarmasin, Adi Effendi kepada wartawan, Senin (17/7/2017).
Akhirnya, tiga siswa itu pun saat hari pertama belajar pada Senin (17/7/2017) seperti mendapat perlakuan khusus dari sang guru. Ada dua siswa dan satu siswi yang dibimbing guru di ruang kelas yang cukup luas.“Hal ini akibat penerimaan siswa baru yang dilakukan sekolah negeri dilakukan dalam dua gelombang. Tidak terpenuhi ruang kelasnya, dibuka lagi di gelombang kedua tanpa online atau manual. Akhirnya, sekolah swasta tak mendapatkan murid,” imbuh Adi Effendi.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, Lufti Saifuddin Rais menilai sistem zonasi dalam PPBD baik SMA/SMK dan SMP hingga SDN tak terlalu berpengaruh terhadap sekolah swasta. “Sebab, sistem zonasi itu hanya berlaku di sekolah negeri. Penerapannya di daerah juga merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI,” legislator Partai Gerindra ini.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Banjarmasin ini pun mengatakan kemungkinan sekolah yang tak kebagian murid khususnya di sekolah swasta, akibat kalah dalam persaingan memperebutkan calon siswa. “Namun, secara umum, kami masih melihat masih banyak yhal yang perlu disempurnakan dalam sistem zonasi PPDB 2017. Untuk itu, rencananya kami akan segera menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel dalam mengevaluasi penerapan sistem zonasi dalam PPDB 2017,” imbuhnya.(jejakrekam)
Penulis : Iman Satria/Didi GS
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Iman Satria