Terorisme dari Dimensi Kewarganegaraan

KESAN pertama yang timbul dalam benak setiap orang yang mendengar dan membahas akan terorisme adalah ketakutan, bencana, dan instabilitas. Mana mungkin teroris memelalui aksi teror dan penggunaan kekerasannya, berkeinginan menjaga stabilitas negara dan masyarakat.

REALITAS historis, riwayat munculnya pergerakan serta aksi teror, tidak pernah senyap dalam lintasan ingatan masyarakat, mulai dari skala lokal, nasional hingga ketatanan global. Benang kusut mencari akar penyebab lahirnya terorisme harus terus dikaji oleh para pakar, pemerhati bahkan pihak keamanan, untuk menemukan secara komprehensif akar penyebab dari aksi terorisme itu.

Salah satu pendorong para pelaku terorisme untuk melakukan tindakannya adalah sebab mereka kehilangan hak-hak dasar mereka.  Hak-hak dasar yang terhempas dari diri mereka seperti tanah air, hak-hak beribadah, hak-hak mewujudkan ideologi yang mereka yakini satu-satunya benar, dan pola perwujudannya dapat dilakukan dengan cara apa saja.

Tinbergen dalam bukunya yang berjudul Of War and Peace In Animals and Men meyakini bahwa manusia adalah satu-satunya spesies yang dapat menjadi pembunuh massal, dan satu-satunya yang canggung dalam komunitasnya sendiri. Pertanyaanya, mengapa manusia mesti berperilaku demikian. Tienbergen berupaya menemukan jawabannya secara intrinstik, pada realitas kemanusiaan manusia yang dipercaya paling lengkap dari semua insan, untuk melakukan apa saja yang ia pandang benar dan baik.

Brian Jenkins sungguh tepat, tatkala ia mempostulasikan terorisme sebagai penggunaan kekuatan, untuk membawa perubahan politik dalam sebuah negara, ataupun perubahan di luar negara para pelaku teror dan terorisme. Faktor politik, dalam dimensi Jenkins sah-sah saja dan tentu beralasan untuk melacak akar dari terorisme. Sasaran pelaku teror (terorisme) adalah perubahan politik melalui cara kekerasan, terselubung, sporadis dengan sistem “hit and run” untuk membangun citra sekaligus mengaburkan siapa sesungguhnya pelaku teror itu. Kalau elemen politik menjadi tujuan terorisme, maka pemerintah dan negara tentu yang menjadi target utama.

Pemerintah sebagai sebuah identitas dan entitas sosial tidaklah luput dari target terorisme, yang dilakukan melalui berbagai aksi kekerasan, mulai dari skala kecil, menegah dan massif. Sebagai wadah sosial negara dengan semua kelengkapannya, tidak serta merta diafirmasi oleh kelompok yang berseberangan dengan ideologi, dan cita-citanya untuk mendirikan sebuah identitias dan entitas sosial berbeda.

Selain faktor politik, terorisme tumbuh subur dalam sebuah negara, kalau kondisi ekonomi masyarakat diwarnai oleh kemiskinan, ekspoitasi sumber daya alam berlebihan dan pemerasan yang dialami oleh mereka yang kemudian mewujudkan tekanan hidup, melalui kekerasaan atau tindakan anarkis. Faktor kemiskinan yang membelit warga negara masyarakat dan di sisi lain masyarakat menyaksikan sekelompok warga negara menguasai aset-aset secara berlebihan secara ilegal, dengan berkolaborasi dan berkolusi dengan pemerintah.

Posisi Indoensia di era transisional menjadi perdebatan, berakhir pada pemanfaatan kepentingan, Indonesia dikategorikan sebagai weaken state (negara lemah) yang terancam mengarah pada kondisi failed state (negara gagal). Menurut failed state index dan majalah foreign policy, dari 170 negara, Indonesia berada pada urutan ke-64 dengan skor 81. Yang termasuk negara gagal adalah negara yang memperoleh nilai 90 ke atas. Kendati Indonesia belum mencapai katagori negara gagal, tetapi sudah masuk dalam kategori warning atau memiliki risiko gagal bila terjadi krisis.

Jangan sampai apa yang pernah disebutkan oleh Ray Takeyh dan Nikolas Grosdev yakni negara yang gagal dalam mengelola stabilitas politik, sosial dan ekonominya merupakan lahan subur bagi berkembangnya aktivitas terorisme. Menurut mereka, paling tidak terdapat beberapa alasan keuntungan yang diperoleh jaringan terorisme dalam menempatkan anggap aweaken state (negara lemah) sebagai sarang membangun dan melakukan aktivitas gerakan teror.

Negara yang yang telah gagal dalam mengelola stabilitas politik, sosial dan ekonomi, merupakan lahan subur bagi berkembangnya aktivitas terorisme karena empat alasan yakni: Pertama, weaken state/failed state menyediakan lahan yang sangat memungkinkan bagi terorisme untuk mengontrol dan mengendalikan berbagai wilayah di suatu negara.

Kedua, kemudahan bagi jaringan terorisme bergerak di negara yang terjangkit kondisi failed state, karena negara tersebut tidak mampu menyediakan perangkat legalitas dan memiliki kapabilitas untuk menerapakan supremasi hukum yang dapat menjerat aktivitas jaringan terorisme.

Ketiga, fenomena kegagalan pengelolaan negara, memberi keleluasan bagi kekuatan terorisme global merekrut anggota dan menyerap simpati sebagaian warga dan negara tersebut. Jaringan terorisme dapat mengambil kesempatan di tengah keretakan hubungan antara negara dan warga negaranya seperti yang dialami Indonesia pada era Orde Baru, di mana kekecewaan warga negara terhadap negara karena negara mengorbankan mayoritas rakyat kecil. Ketika negara tidak memberikan kontribusi terbaik bagi warga negaranya maka kekuatan terorisme dan kelompok radikal dapat memanfaatkan kondisi tersebut.

Dan terakhir failed state (negara gagal) menguntungkan aktivitas jaringan terorisme, karena negara-negara tersebut menjadi tempat perlindungan terbaik bagi aktivitas terorisme.

Terorisme dan tindakan teror oleh para teroris sejatinya terajut secara integralistik, dan tidak terpisahkan dalam sejarah peradaban umat manusia, termasuk dari kondisi objektifnya masyarakat Indonesia masa kini, juga di masa yang akan datang. Maka dari itu memandang terorisme bukan hanya pada saat terjadinya bom, tetapi melihat sejumlah faktor internal dan eksternal jauh ke belakang dan kedepan.(jejakrekam)

Penulis adalah Akademisi Pendidikan Kewarganegaran FKIP ULM

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi dan Good Governance (Parang) Unlam

 

 

Pencarian populer:https://jejakrekam com/2018/05/14/terorisme-dari-dimensi-kewarganegaraan/