KETUA Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalsel DR Mirhan meminta FKUB di tingkat kabupaten/kota agar bisa mengantisipasi terjadinya intimidasi dalam penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu.
HARAPAN itu dilontarkannya pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) FKUB se-Kalsel di Aria Barito, Jumat (4/5/2018). Rakorda ini diikuti kepala Kesbangpol se-Kalsel dan dibuka Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Syamsir Rahman mewakili Gubernur Kalsel.
“Mari memelihara persatuan umat beragama, apalagi dalam menghadapi tahun politik ini, dimana tensi politik meningkat dan lebih panas,” ujarnya.
Saat ini, bebernya, yang dikhawatirkan adalah media sosial, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan benar atau tidak atau berita hoax. “Sedikit saja lengah, cepat tersebar ke mana-mana. FKUB diharapkan bisa mengantisipasinya,” ucapnya.
Sambutan Gubernur Kalsel yang disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Syamsir Rahman, berdasarkan survei Puslitbang Kementerian Agama RI, indeks kerukunan umat beragama pada tahun 2017 berada di 72,27 atau turun dari tahun sebelumnya, yang sebesar 75,47.
Hasil survei menjelaskan bahwa kasus kerukunan beragama di Indonesia dipengaruhi banyak faktor, misalnya non agama dan faktor agama. Faktor non agama, misalnya karena adanya kesenjangan ekonomi, kepentingan politik, konfik sosial dan budaya. Sementara, faktor agama seperti terkait polemik izin pendirian rumah ibadah, metode penyiaran agama, dan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda.
Dari hasil indeks kerukunan umat beragama 2017 ini, ada beberapa langkah yang perlui duilakukan, yaitu optimalisasi dan sosialisasi aturan perundang-undangan kerukunan umat beragama, peningkatan peran pemerintah daerah dalam menggalakkan kegiatan sosial lintas agama, dan penguatan kerukunan melalui aturan daerah untuk menciptakan kerukunan umat beragama.
Sebagaimana tema Rakorda, yaitu Meningkatkan Peran FKUB dalam Menjaga Harmonisasi Kebangsaan untuk Mendukung Suksesnya Pelaksanaan Pilkada dan Persiapan Pemilu 2019, FKUB hendaknya dapat mengembangkan perannya, bukan hanya terus meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat agar tidak hanya menjadi obyek semata, namun dapat menjadi subjek, baik secara individu maupun berkelompok, memberikan kepeloporan dan keteladanan, dalam memelihara demokrasi dan persatuan kesatuan.(jejakrekam)