Foto : Haipapua.com
SANKSI yang diberikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bagi para penyelenggara, termasuk di Kalimantan Selatan menjadi isu yang terus berhembus di tengah proses rekrutmen calon komisioner di KPUD Kalsel.
APAKAH sanksi dari lembaga yang menjadi kode etik penyelenggara pemilu itu bisa mengganjal langkah para calon petahana atau yang pernah mendapat sanksi dari DKPP?
Komisioner DKPP Alfitra Salam mengatakan desakan publik agar calon komisioner harus berintegritas dan tak cacat hukum dan politik, termasuk telah melanggar kode etik sepenuhnya menjadi kewenangan Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPUD Kalsel.
“Jadi, segala persyaratan menjadi komisioner KPUD sudah ditentukan. Hal itu tersebut juga telah diketahui tim sel,” ucap Alfitra Salam kepada wartawan, di Banjarmasin, Kamis (15/3/2018), saat mengomentari soal desakan publik agar para calon komisioner harus benar-benar berintegritas alias benar-benar bersih dalam rekam jejaknya sebagai penyelenggara pemilu.
“Jadi, apakah salah satu calon komisioner itu pernah mendapat teguran atau peringatan dari DKPP, ya tergantung pelanggarannya. Apakah dia telah mendapat peringatan keras, berat atau diberhentikan,” ucap mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini.
Dia membandingkan apa dialami Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI yang pernah mendapat peringatan dari DKPP.
“Sekali lagi, harus dilihat apakah pelanggaran itu ringan atau berat. Saya rasa, tidak ada masalah kalau yang bersangkutan ikut mencalonkan kembali,” tegas Alfitra.
Ia mengakui timsel sebenarnya sudah tahu rekam jejak masing-masing kandidat komisioner di KPUD Kalsel atau kabupaten dan kota, sehingga di sini dibutuhkan para penyeleksi itu bersikap netral. “Mereka harus mampu pilih orang-orang yang mampu. Sebab, ke depan tugas para penyelenggara pemilu ini tambah berat. Apalagi, ada dua even yang hampir bersamaan pada 2019 yakni pemilihan calon anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden,” tandas Alfitra.(jejakrekam)