SELAMA ini kegiatan atau proyek yang di lakukan Propinsi sering terjadi tumpah tindih dengan kabupaten/kota. Untuk mengantisipasi itu, maka semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kalsel harus dapat menyingkronkan.
“UNTUK 2018 dan 2019 mendatang, harus ada komitmen yang kuat agar tidak ada lagi pekerjaan yang tumpang tindih,” kata Sekdaprov Kalsel, Haruis Makkie saat membuka Rapat Tehnis Perencanaan Tahun 2018 dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kalsel di Hotel Blue Atlantic Banjarmasin, Selasa (20/2/2018).
Menurut dia, dalam program kerja itu harus dalam kontek asas manfaat bagi masyarakat Banua, namun dengan catatan penggunaan anggaran harus seefisien mungkin. “Pelaksanaan proyek juga harus ada keterkaitan dengan program dinas itu sendiri, kita jangan berpikir di hulu saja, tetapi yang harus kita pikirkankan hilirnya juga,” kata Haris Makkie
Ia pun memberikan contoh, seperti apa hasil tangkapan ikan itu. Apakah di jual atau di kembangkan dengan tehnologi yang ada. Dan yang terpenting lanjut dia caranya harus ada sistim tehnologi yang masuk.
Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Syaiful Azhari mengungkapkan, hasil penangkapan ikan di Kalsel pada 2017 sebanyak 600 ton. Namun, sebut dia, jumlah itu tidak ada ikan yang di eksport dan hanya untuk kebutuhan dalam negeri saja, terkecuali udang dan kepiting.
Menurut dia, dengan adanya rapat ini, pihaknya akan meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan serta peningkatan budidaya ikan. “Kami juga membantu sebanyak 15 kapal untuk nelayan dimana peruntukannya 5 buah untuk Kabupaten Kotabaru, 5 buah untuk Kabupaten Tanah Laut serta 5 buah untuk Kabupaten Tanah Bumbu,” sebutnya.
Terkait dengan populasi ikan yang sudah hampir punah, pihaknya saat ini juga gencar dalam melakukan budidaya di 13 kabupaten/kota di Kalsel. “Ikan baung, haruan, pepuyu, merupakan ikan yang gencar kami budidayakan,” imbuhnya.(jejakrekam)
Penulis :Asykin
Editor :Fahriza
Foto :Asykin