NAMA Sekdaprov Kalsel, Abdul Haris Makkie diseret-seret dalam friksi kebijakan antara Pemkot Banjarmasin dengan Pemprov Kalsel dalam pembangunan jembatan yang menghubungkan Siring Sudirman dan Siring Tenden di atas Sungai Martapura.
WALIKOTA Banjarmasin Ibnu Sina mengklaim sudah menjalin komunikasi dengan Haris Makkie untuk merealisasikan wacana pembangunan jembatan futuristik bermodel jukung dan berlantai dasar kaca tebal transparan dengan ketinggian 10 meter, yang menjadi bagian pelengkap Taman Nol Pal di ruang terbuka hijau (RTH) Gubernuran Kalsel di Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin.
Wacana pembangunan jembatan ala Balai Kota ini pun terus menuai sorotan publik. Pasalnya, di lokasi yang hampir berdempetan dengan lokasi jembatan ala flying fox milik Pemprov Kalimantan Selatan yang jadi iter moda transportasi kawasan Tugu Pal Nol.
Disebut tidak ada koordinasi dengan Pemprov Kalsel dan menyelaraskan pembangunan tersebut, Ibnu berkilah sudah menyampaikan hal itu dengan Haris Makkie. “Saya sudah ngomong dengan Pak Sekdaprov Kalsel. Jika Pemprov Kalsel berencana membangun Taman Tugu Nol Kilometer (Tugu Nol Pal) di kawasan Gubernuran Kalsel di Jalan Jenderal Sudirman, maka Pemkot Banjarmasin yang akan membangun jembatan penyeberangan orang (JPO). Itu sudah lama saya katakan kepada Pak Sekdaprov Kalsel,” ujar Ibnu Sina, sebelumnya.
Mengenai laporan Ibnu tersebut, Haris Makkie tak membantahnya. Ia membenarkan Walikota Banjarmasin itu pernah melapor. Namun, lanjut Haris, laporan tersebut hanya lisan bukan melalui pemberitahuan resmi atau berbentuk surat resmi.
“Memang benar ada melapor, tapi hanya memberitahukan secara lisan. Seingat saya, dia (Walikota Ibnu Sina) ngomong waktu Kongres Sungai Indonesia atau MTQ. Tapi, bukan melalui surat resmi,’’ ujar Haris Makkie kepada wartawan di Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin, Kamis (14/12/2017).
Menurutnya, karena bukan melalui surat resmi, maka dirinya pun belum melaporkan rencana pembangunan JPO Pemkot Banjarmasin kepada Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor.
“Kalau melalui surat resmi, saya lapor sama Pak Gubernur. Ini bukan pemberitahuan resmi bagaimana saya mau lapor? Kita ini lembaga resmi, harus apa-apa juga dikomunikasikan dengan cara resmi. Bukan sekadar memperlihatkan gambar saat bertemu,’’ sesal mantan Kepala Biro Humas Setdaprov Kalsel ini.
Sementara itu, Gubernur Sahbirin Noor mengaku tidak masalah, kalau pun terjadi pembangunan yang berbeda. Namun, ia berpesan pekerjaan sepatutnya tidak terjadi over lapping alias tumpang tindih. “Terpenting itu, berasaskan efektif dan efisien, jangan sampai over lapping. Mau digabung, mau tidak bukan masalah,” cetus Paman Birin-sapaan akrabnya.(jejakrekam)
Penulis : Ipik Gandamana
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Prokal/Cendana