TANTANGAN Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor agar dalam pemerintahan kedua Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H Abdul Wahid HK bersama Wakil Bupati Husairi Abdi, tak mempraktikkan tindakan koruptif, dijawab.
USAI dilantik Gubernur H Sahbirin Noor di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Senin (9/10/2017), Abdul Wahid memastikan dalam pemerintahannya di periode 2017-2022 tak ada istilah korupsi, demi menjawab tantangan orang nomor satu di Kalsel itu. “Saya pastikan tak ada korupsi di Pemkab HSU. Ini sangat penting dalam menjalankan pemerintahan untuk masa jabatan kedua,” ucap Abdul Wahid kepada wartawan.
Dia pun menjawab keinginan Gubernur H Sahbirin Noor agar rajin turun ke lapangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya lebih giat lagi dalam membangun infrastruktur dan kesejahteraan bagi masyarakat HSU.
“Terbukt dalam periode pertama, kami mampu menekan angka kemiskinan karena penerimaan beras sejahtera (rastra) hanya sekitar 14 ribu. Semoga untuk periode kepemimpinan kedua di Kabupaten HSU, jumlah warga miskin bisa terus berkurang,” ucap Ketua DPD Partai Golkar HSU ini. Sekadar diketahui, jika mengacu data dari website resmi Pemkab HSU tercatat total penduduknya pada tahun 2015 mencapai 225.386 jiwa, atau meningkat dibandingkan tahun 2014 yang hanya 222.314 jiwa. Ini berarti, total penduduk miskin HSU berdasar pada angka penerima rastra yang menggantikan program beras miskin(raskin) itu mencapai 6,2 persen.
Menurut Wahid, terobosan untuk mengentaskan warga miskin hingga bisa menurunkan angkanya di Kabupaten HSU adalah peningkatan ekonomi kemasyarakatan lewat produk unggulan daerah. “Jadi, warga HSU harus didorong untuk produktif, sehingga hasil produksi bisa meningkatkan taraf perekonomian,” tandasnya.(jejakrekam)
Penulis : Asyikin
Editor : Didi GS
Foto : Dok JCB