PEMANDANGAN warga kota di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin yang antre untuk melegalisir kartu tanda penduduk elektorik (e-KTP) menjadi tanda tanya bagi Anang Rosadi Adenansi.
MANTAN anggota DPRD Kalimantan Selatan ini mengaku miris ternyata e-KTP yang sudah berbasis data secara nasional, ternyata tidak berguna karena pemegang kekuasaan justru tak paham dengan maksud dan tujuan dibuatnya kartu identitas diri.
“Seharusnya, Walikota Banjarmasin itu tanggap dengan persoalan yang dihadapi warga kota dalam masalah e-KTP. Bagaimana mungkin sudah memiliki e-KTP, tetapi ketika berurusan seperti di BPN Banjarmasin harus melakukan legalisir e-KTP dan kartu keluarga. Jadi, apa gunanya menyimpan data yang sudah tercover secara nasional itu?” cecar Anang Rosadi melalui jejakrekam.com, Rabu (27/9/2017).
Ia mengatakan seharusnya semua instansi yang melayani publik sudah wajib memiliki mesin pembaca e-KTP, bukan malah merepotkan warga untuk berurusan dengan legalisir ke Disdukcapil Banjarmasin. “Nah, masalah pelayanan publik ini harus diperhatikan seorang walikota. Jangan hanya mampu mengurusi perda PDAM, tapi masalah yang fundamental menyangkut tujuan kepemilikan e-KTP demi mendapat pelayanan publik malah ruwet,” tutur Anang Rosadi.
Putra tokoh pers Kalsel Anang Adenansi ini mendesak keruwetan birokrasi yang berlangsung di lingkup Pemkot Banjarmasin bisa dikurangi, sehingga tak merepotkan warga. “Saya rasa proyek e-KTP ini sama seperti buang-buang duit triliunan. Nah, penyakit birokrasi semacam ini harus dipangkas bukan malah dilembagakan,” ucapnya.
Dia juga mengingatkan kembali fungsi e-KTP yang untuk menekan aksi penipuan khususnya penggandaan kartu identitas dan birokrasi, karena setiap warga negara hanya memiliki nomor induk kependudukan tunggal. “Gawat, jika masalah e-KTP yang berkenaan hajat publik ini tak beres. Pemimpin seharusnya berpikir dan berbuat untuk kemajuan masyarakat,” tandasnya.(jejakrekam)
Penulis : Didi GS
Editor : Didi GS
Foto : Disdukcapilbjm.go.id