SEJUMLAH ulama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menyarankan agar Bupati HST Abdul Latif, mengevaluasi pencabutan program Jamkesda.
Aspirasi ini disampaikan ulama, Senin (28/8/2017) saat pertemuan rutin Bupati HST dengan ulama setiap 6 bulan sekali,yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Kelurahan Barabai Darat.
Menurut salah satu ulama, H Thamrin Baderi, pencabutan Jamkesdabanyak merugikan masyarakat kurang mampu untuk berobat. Itu karena masih banyak masyarakat kurang mampu di HST yang belum terdaftar BPJS.“Kami mendukung program pak Bupati mencabut program Jamkesda, namun dalam masa peralihan dari Jamkesda ke BPJS ini, masyarakatkurang mampu paling merasakan imbasnya.” ucap salah satu tokoh Muhammadiyah ini.
Ulama lainnya Guru Rahmatullah mengatakan, masyarakat tidak keberatan jika program Jamkesda ini dicabut, namun masyarakat meminta tetap diberlakukan Jamkesda untuk pelajar dan santri yang ingin berobat. Karena para siswa yang biasanya membawa buku berobat dari sekolah masih dikenai biaya. “Kami mendukung saja program Jamkesda ini dicabut namun kami mohon Jamkesda untuk anak sekolah jangan dicabut,” pinta Guru Rahmatullah.
Buati Hulu Sungai Tengah H Abdul Latif ST SH MH siap menampung masukan dari para ulama tersebut. Latif juga menjelaskan alasannya mencabut program Jamkesda karena program tersebut banyak salah sasaran. Untuk itu Latif meminta agar para ulama menyampaikan kepada masyarakat kurang mampu untuk segera melapor ke RT hingga kepala desa agar warga kurang mampu terdaftar BPJS dan bisa berobat gratis ke rumah sakit. “Kami akui berat mencabut program Jamkesda ini, namun kami juga harus membenahi hal ini karena banyak program Jamkesda yang salah sasaran. Sedikitnya ada Rp30 miliar anggaran daerah yang terpakai untuk membayar utang kepada rumah sakit,” jelas Latif.(jejekrekam)
Penulis : Bayu
Editor : Agus Salim
Foto : Bayu