SEMAKIN maraknya berbagai ritel modern di Kalimantan Tengah tak dipungkiri membuat eksistensi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus memutar otak lebih keras lagi agar tak tertinggal. Apalagi ternyata pengembangan UMKM di Kalteng masih belum optimal, sehingga terus digalakkan.
HAL tersebut disampaikan Penjabat Sekda Pemprov Kalteng, Syahrin Daulay, saat membuka sosialisasi daftar periksa kebijakan (DPK) persaingan usaha di Hotel Aquarius Palangkaraya, Senin (8/5/2017). Untuk itu, Syahrin mengatakan hendaknya para pelaku UMKM, harus menempuh berbagai langkah strategis, agar tidak kalah bersaing.
Dalam hal ini Pemprov Kalteng, akan merumuskan dan mengevaluasi berbagai kebijakan yang ada, agar para investor dan pelaku UMKM, dapat berjalan harmonis.”Semua itu untuk meningkatkan perekonomian dan mencapai serta sekaligus mewujudkan masyarakat sejahtera dan Kalteng berkah,”ujarnya.
Sementara itu, komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan Daerah Balikpapan, Munrokhim Misanam mengatakan sosialiasi dilakukan agar perekonomian yang sehat dapat terwujud, sehingga mekanisme pasar, tidak terjadi distrorsi atau perekonomian dapat berjalan secara alamiah. “Selain itu juga untuk menjamin tidak terciptanya praktek monopoli usaha di Kalteng. Dengan kebijakan atau regulasi, hendaknya memberikan jaminan, bagi para pelaku usaha dalam berinvestasi,” ucapnya.
Munrokhim mengatakan dengan adanya kebijakan yang adil, tidak berpihak dan memberikan keuntungan serta jaminan kepada pelaku usaha, akan memberikan kepastian hukum bagi para investor dalam berinvestasi. “Kebijakann yang ada seharusnya mempunyai prinsip perimbangan dan keadilan, mengingat melalui persaingan usaha yang sehat, dapat mensejahterakan rakyat,” tandasnya.(jejakrekam)
Penulis : Tiva Rianthy
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Tiva Rianthy