TIM penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kalimantan Selatan (Kalsel), Minggu (6/10/2024).
DALAM operasi senyap itu, tim penyidik lembaga antirasuah mengamankan empat Kabid Dinas PUPR, 2 ASN serta 7 orang kontraktor.
Menurut salah satu sumber di PUPR Kalsel yang namanya enggan ditulis menyebut, keenam orang yang diminta keterangan oleh KPK tersebut berinisial YE, Kabid Cipta Karya, MSA, Kabid SDA, ASM, Kabid Bina Marga, MNS, Kabid Bina Kontruksi, WBR, Sopir Dinas PUPR dan AFA, Ajudan Gubernur Kalsel.
BACA : Gubernur Sahbirin Apresiasi Bimtek KPK RI Wujudkan Nilai-Nilai Anti Korupsi
“Setelah dilakukan pemeriksaan hanya satu orang yang tidak di bawa KPK ke Jakarta yakni MSA, Kabid SDA. Sisanya di boyong ke Gedung Merah Putih (KPK-red),” ucapnya.
Mereka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tersebut diperiksa KPK sejak Minggu (6/10/2024) pukul 09.00 wita hingga pukul 22.00 wita. Kemudian berlanjut sampai Senin dinihari.
Tim KPK dalam pemeriksaan dugaan tersangka menggunakan ruangan di Polresta Banjarbaru dimana pihak KPK terlihat mengangkut mesin penghitung uang bermerk Kastronik ukuran kecil dan besar ke dalam mobil.
BACA JUGA : Lima Pelaku Kena OTT KPK di Dinas PU HSU Diperiksa Intensif di Jakarta
Sementara itu, Kapolda Kalsel, Irjen Pol Winarto usai Rapat Paripurna di DPRD Kalsel, Senin 7/10/2024) membenarkan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.
Menurut Winarto, beberapa nama yang dibawa ke Jakarta tersebut belum ia ketahui mengenai status tersangka dari individu-individu tersebut.
“Saya belum tau pasti apakah sudah ditetapkan tersangka atau belum, yang kami ketahui ada beberapa dibawa ke Jakarta dan menjalani pemeriksaan,” jelasnya.
BACA LAGI : KPK Gelar OTT di Amuntai, Ruang Plt Kadis PUTRP HSU Disegel
Winarto menegaskan, pihaknya hanya memberikan dukungan dan bantuan untuk pelaksanaan OTT tersebut. Sementara rincian lebih lanjut mengenai siapa saja yang terlibat kewenangan KPK.
“Terkait nama-nama tersebut, biar KPK yang berbicara karena merupakan ranah mereka,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, menunjukkan keprihatinannya atas kejadian ini, berharap agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan dan dijadikan pelajaran bagi semua pihak.
Ia juga mengingatkan pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel untuk lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan, terutama dalam proyek pembangunan dengan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas.
BACA : Tunggakan Pajak Capai Rp 114 Miliar, Pemkot Banjarmasin Gaet KPK Ingatkan Wajib Pajak
“Persoalan yang terjadi di Kalsel ini hendaknya jadi pembelajaran dan menjadi warning bagi kita semua agar jangan sampai terulang kembali,” ucapnya.
Dikutip dari m.jpnn.com, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dikonfirmasi menyatakan pihak yang terjaring OTT sedang melakukan transaksi. “Uang baru nyampe di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur Kalsel,” jelas dia.
Alex juga menyatakan KPK mengendus modus operasi oleh gubernur yang akrab disapa Paman Birin itu.
“Dalam banyak kasus memang suap/gratifikasi diberikan lewat orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara,” pungkasnya.(jejakrekam)