Hampir Habis Masa Jabatan, Anang Rosadi : Dewan Harus Tinggalkan Jejak Yang Baik, Jangan Dapat Gelar ‘JPO’

KEINGINAN Pemerintah Kota Banjarmasin untuk membangun jembatan penyeberangan orang (JPO), yang rencananya sebanyak lima buah di beberapa lokasi, mendapat kritikan dari berbagai pihak.

“KALAU ini sampai terealisasi yang diperkirakan menelan dana sekitar Rp 25 miliar, ternyata fungsi DPRD Kota Banjarmasin sebagai legalisasi, anggaran dan pengawasan, kontrolnya sangat lemah,” ujar Anang Rosadi Adenansi dengan awak media, Kamis (15/6/2023).

“Disini saya berbicara lebih kepada Dewan Kota Banjarmasin, sebab dengan tiga fungsi dewan itu  sangat kuat untuk memberhentikan anggaran yang tidak bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Ketua DPW Gerakan Jalan Lurus (GJL) Kalsel ini menekankan, lebih baik Dewan itu memikirkan sampah yang berserakan di mana-mana. “Sebab hampir semua jalan-jalan  yang ada di Kota Banjarmasin ini pasti ada sampah,” ucapnya.

BACA: Isu MK Akan Tetapkan Sistem Pemilu Tertutup, Anang Rosadi: Tak Lagi Konstitusi, Tapi Konspirasi

Anang menyebut, antara membangun JPO yang menurutnya jalan di Kota Banjarmasin ini juga tidak lebar dan juga tingkat kepadatan tidak terlalu besar, maka akan lebih baik bangun TPS. “Sebab Dewan pernah berjanji akan menyiapkan anggaran untuk membeli tanah masyarakat  untuk TPS,” bebernya.

“Akan lebih baik lagi pasang Pelican Crossing (bel penyeberangan jalan), sebab kalau membangun JPO itu para disabilitas tidak bisa memanfaatkannya dengan maksimal,” tambah mantan Anggota DPRD Kalsel dari Fraksi PKB ini.

“Coba kita lihat Kota Banjarbaru membangun JPO, apakah ada manfaatnya? Cuma beberapa hari saja yang ramai, itu pun hanya buat selfi, sehingga tidak efektif,” sindir Anang.

“Kita minta DPRD Kota Banjarmasin lebih rasional di akhir masa jabatannya, jangan sampai mereka di Dewan itu ada tambahan gelar ‘jabatan perlu ongkos (JPO)’, karena mereka perlu buat pemilu, sehingga dibikinlah anggaran tidak karuan,” ujarnya lagi.

Putra tokoh pers Anang Adenansi ini juga menyindir, di daerah lain bikin pintu gerbang, bangun JPO, pembuatan film, Dewan dan Pemkot Banjarmasin ini ikut juga melakukan hal yang serupa, meskipun tidak dipergunakan oleh masyarakat.

BACA JUGA: Pengabaian Yang Nampak, Anang Rosadi: Hentikan Mencari Nafkah Dengan Merusak Bumi

“Masyarakat tidak butuh itu. Masih banyak yang urgen buat masyarakat, karena moto kita Banjarmasin Baiman (Barasih Wan Nyaman), lebih baik selesaikan persoalan sampah,” tegasnya sambil memperlihatkan foto-foto sampah.

“Kami sangat wajar mengkritisi kebijakan yang diambil Pemkot Banjarmasin dan DPRD, sebab itu uang rakyat, dan itu perlu di hual (dipersoalkan), penggunaannya harus jelas dan efesien,” cecarnya.

“Hampir habis jabatan para anggota dewan, tinggalkanlah jejak yang baik. Sebab selama ini tidak terlalu baik untuk masyarakat, karena selama ini anggaran yang di gelontorkan oleh Dewan tidak baik dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya lagi.

Anang pun menilai, dewan itu sangat baik hatinya, tapi nafsunya yang tidak baik. “Sehingga saya meminta dewan untuk menggeser anggaran yang lebih baik, yakni selesaikan dulu persoalan sampah, sebab itu sangat urgen dari pada membangun JPO,” pintanya.(jejakrekam)