TAK kunjung ada kejelasan untuk perbaikan, aktivis akan siapkan kado khusus di hari ulang tahun Presiden Joko Widodo, agar jalan KM 171 Satui, segera tersentuh.
HARI ulang tahun Joko Widodo yang bertepatan pada tanggal 21 Juni nanti, Gerakan Aktivis Banua Peduli Kerusakan Jalan KM 171 (Grab 171), akan melakukan unjuk rasa agar perbaikan di jalan KM 171 Satui yang rusak hingga saat ini dapat di jalankan.
Anang Rosadi, yang merupakan koordinator serta salah satu orator unjuk rasa menjelaskan, bahwa pemilihan hari tersebut adalah sebagai pengingat. “Karena di tanggal itu selain hari lahir Jokowi juga tanggal wafatnya Bung Karno,” ujarnya kepada jejakrekam.com saat dihubungi, Kamis (1/6/2023).
BACA: Batal Demo di Hari Lahir Pancasila, GRAB Peduli Km 171 Desak Presiden Jokowi Ambil Alih Perbaikan
Dalam momentum kelahiran dan kematian para tokoh bagsa ini nantinya ia berharap para pemimpin bisa menjadi bijak, dalam bertindak. “Jangan malah menjadikan daerah pertambangan sebagai tempat jajahan baru dari pusat,” tuturnya.
Lebih tegasnya, Anang mengingatkan baik kepada Presiden RI maupun pejabat lokal serta seluruh pihak yang terlibat, bahwasanya seluruh apa yang dimiliki tak akan dibawa mati.
“Maka dari itu jadilah pemimpin, pengusaha, buruh maupun pekerja lapangan yang melakukan kegiatan pertambangan yang kebanyakan ilegal ini agar segera menghentikan mencari nafkah dengan merusak bumi Allah SWT, dalam artian agar jangan lagi melakukan kegiatan menambang khususnya yang ilegal di atas bumi ini,” tekannya.
BACA JUGA: Jalan KM 171 Satui Masih Rusak, GJL: Bumi Allah Dihancurkan, Mereka Lindungi Pelaku
“Oleh karena nya jangan sampai melanggar norma-norma agama dari kegiatan tambang ini, karena kegiatan tambang ini ialah kegiatan yang merusak bumi Allah SWT,” lanjutnya.
Maka dari itu pemilihan tempat unjuk rasa ini dipilihlah bundara Liang Anggang, Kota Banjarbaru berdekatan dengan makam Brigjen H Hasan Basry. “Seorang pejuang Kalsel yang menyatakan kemerdekaan dari para penjajah,” ungkapnya.
“Dan di sana kami akan mengumandangkan kepada para pemimpin baik lokal maupun di pusat, untuk melepaskan diri dari penjajahan yang saat ini terjadi di Kalimantan Selatan,” tutupnya.(jejakrekam)