Foto : Istimewa
DINAS Pemuda Olaharaga, Pariwisata (Disporapar), Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) memboyong 73 orang untuk studi banding ke Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka terdiri dari anggota paskibraka, tim pelatih dari Polres HSU, anggota Kodim 1001/Amuntai dan tim medis.
STUDI komparasi ini dimaksudkan untuk belajar lebih mendalam apa yang telah diterapkan Pemkot Bandung dalam menjadikan daerahnya sebagai kota layak pemuda.
Hal itu diungkapkan Kepala Disporapar Kabupaten HSU H Fajeri Ripani kepada awak media di Amuntai, Kamis (5/8/2019). Menurut dia, dengan anggaran studi banding yang telah ada di Bagian Umum Setdakab HSU, maka para anggota paskibraka tahun 2019 bisa meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai kepemudaan.
Kabag Umum Setdakab HSU Taufikurrahman menyarankan untuk menanyakan anggaran studi banding ke Bandung, bisa lebih rinci mengontak anak buahnya.
BACA : Banjarmasin Dinobatkan sebagai Kota Layak Pemuda
Terpisah, Kasubag Administrasi Umum dan Tata Usaha Adi Ramadani menyebut anggaran per orang dari rombongan yang ikut studi banding mencapai Rp 4.750.000, termasuk akomodasi hotel, tiket pesawat, konsumsi, uang harian dan kegiatan di lokasi.
Setibanya di Bandung, rombongan studi banding dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab HSU, H Supomo, disambut Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian Kota Bandung Dadang Gantina bersama pejabat lainnya.
“Mengapa kami memilih Bandung, karena kota ini meraih penghargaan Kota Pemuda pada tahun 2017 dari Kemenpora. Dengan begitu, anggota paskibraka usai menjalankan tugas bisa nantinya menerapkannya di HSU yang kini menuju kabupaten layak pemuda,” papar Supomo.
Menurut dia, Pemkab HSU telah tiga tahun berjalan ingin mewujudkan sebagai kabupaten layak pemuda, sehingga dengan hasil studi banding bisa belajar plus minusnya dari sebuah keberhasilan yang diraih Kota Bandung.
BACA JUGA : Kabupaten HSU Percepat Wujudkan Daerah Layak Anak
Sedangkan, Dadang Gantina menjelaskan Pemkot Bandung menerapkan tiga pilar dalam membangun kota yakni desentralisasi, inovasi dan kolaborasi.
“Dari tiga pilar ini, kami memberikan wewenang kepada wilayah kecamatan, keluarahan, desa dan RW untuk merencanakan pembangunan dan inovasi bagi kemajuan wilayah. Tentu, dengan semangat kebersamaan dan kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya para pemuda,” imbuhnya.(jejakrekam)