Foto : Arpawi
DIKEJAR waktu, pembebasan lahan demi pembangunan Jembatan Alalak belum juga beres. Pemkot Banjarmasin bersama tim appraisal tengah bergumul dengan para pemilik tanah terkait nilai penawaran harga yang layak. Apakah masalah berakhir menuju pengadilan lagi seperti yang sudah-sudah?
PELAKSANA Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, Joko Pitoyo menerangkan total ada 32 persil yang bakal kena dampak pembangunan jembatan penghubung Kota Banjarmasin dengan Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala ini.
Dari puluhan persil yang tercatat, permukiman warga yang paling banyak kena dampak. Setelah itu, menurut Joko Pitoyo, bangunan-bangunan komersial pertokoan, serta sebagian lahan RSUD Ansari Saleh dan booster PDAM Kayutangi Ujung juga kena imbas.
“Sebagian sepakat dengan tawaran. Sebagian lagi belum terima dengan apa yang disodorkan tim appraisal. Ini yang menjadi masalah,” beber Joko kepada jejakrekam.com, Minggu (7/10/2018).
Meski begitu, dirinya tetap berkeyakinan proses pembebasan lahan tak bakal menguras energi terlampau banyak hingga ke meja hijau.
Sejauh ini, Pemkot Banjarmasin bersama tim appraisal sendiri sudah melakukan tiga kali pertemuan dengan para pemilik persil untuk melakukan negosiasi harga. Diharapkan Joko, setelah pertemuan keempat masalah tersebut bisa tuntas.
“Kalau pembebasan lahan oleh Pemkab Batola sudah rampung, saya maklum. Dalam amatan saya, Pemkab Batola tak diadang masalah pelik. Justru, sebaliknya di Kota Banjarmasin, pemkot mesti berhadapan dulu bangunan-bangunan komersial. Lahan bisnis orang terusik,” jelasnya.
Joko sendiri menaruh target akhir Oktober 2018, semua lahan bisa dikosongkan. Meski sebenarnya, pemerintah pusat masih memberikan kelonggaran waktu pembebasan lahan. Lantaran pengerjaan pondasi bangunan dimulai dari wilayah Batola terlebih dahulu. “Bangunan utamanya ada di sana, jadi yang berada di wilayah Banjarmasin bisa setelahnya mengikuti,” kata dia.
Anggaran dana yang tersedia untuk pembebasan lahan sendiri dihitung-hitung punya total Rp 37 miliar. Kucuran dananya berasal dari APBD 2018 sebesar Rp 22 Miliar serta APBD-P 2018 sebanyak Rp 15 miliar. Ongkos pembebasan lahan sebesar yang secuil ini diharapkan Joko bisa diterima oleh masyarakat.
“Ini kan (Jembatan Alalak) kondisinya memprihatinkan sekali. Apalagi kalau melihat tikungan tajamnya. Model bangunan jembatan baru dengan konsep cable stayed bisa menjadi pilihan bagus nantinya. Saya harap kita semua bisa sama-sama mendukung,” paparnya.
Soal target kapan pembebasan lahan bisa beres, Joko menegaskan selambat-lambatnya akhir bulan Oktober. “Ini target kami. Meski sebenarnya dari pemerintah pusat dan Balai Jalan masih memberikan kelonggaran. Karena menurut informasi, pembangunan pondasi jembatan bakal dimulai pada wilayah Batola terlebih dahulu,” tandas Joko.(jejakrekam)