Kota Seribu Sungai Minim Pekerja Konstruksi Bersertifikat

0

DI Indonesia, termasuk Banjarmasin, masih minim pekerja konstruksi yang bersertifikasi.

PEMBANGUNAN infrastuktur lintas sektor, tidak diimbangi dengan sertifikasi kompetensi yang dimiliki pekerja konstruksi. Padahal, sertifikasi kompetensi pekerja konstruksi untuk mengukur keahlian pekerja.

“Sertifikasi pekerja harus didukung langsung dari pemerintah. Selama ini, pemerintah kabupaten dan kota belum mengoptimalkan paket pekerjaan yang dilelang untuk mewajibkan pekerja yang bersertifikat,” kata pengamat tata kota Subhan Syarief.

Subhan menyarankan untuk menginventarisasi pekerja yang sudah bersertifikat dan yang belum bersertifikat. “Ditargetkan setiap pelaku usaha kontruksi yang menggarap proyek pemerintah, setidaknya ada lima hingga sepuluh pekerja yang bersertifikat. Di Banjarmasin, diprediksi ada 200 paket pekerjaan kontruksi,” kata jebolan ITS ini.

Ketua LPJK Kalsel ini berkeyakinan, jika pemerintah mensyaratkan pelaku kontruksi mempekerjakan pekerja yang bersertifikat, maka setidaknya ada 1.000 pekerja yang bersertifikat.

“Namun sayangnya, saat ini kami belum tahu sejauh mana gerakan dari Walikota Banjarmasin. Di awal 2018, LPJK sudah mengajak sertifikasi pekerja sebagai syarat untuk mendapatkan pengerjaan di proyek-proyek milik pemerintah,” tuturnya.

Diungkapkannua, sudah aturan yang sangat jelas mengatur, jika pengerjaan proyek pembangunan digarap tanpa pekerja yang bersertifikat, maka pekerjaannya bisa dihentikan dan pengguna jasa dikenai sanksi administrasi.

“Dalam Perda, LPJK mengusulkan membentuk tim pengawas independen lintas institusi yang memantau setiap pekerjaan kontruksi” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Kalsel Yuyun Indarto menyambut baik jika digalakkan sertifikasi pekerja. Namun, sertifikasi harus bersifat universal, dalam artian dapat digunakan di lintas sektor industri.

“Banyak perusahaan yang tidak mempunyai tenaga ahli yang bersertifikat, karena sertifikasi memakan biaya yang tidak sedikit,” ungkap aktivis buruh ini.(jejakrekam)

Penulis Husaini
Editor Andi Oktaviani

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.