Foto : Gedung Indonesia
PENGUSUTAN dan penindakan dugaan pelanggaran aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Hulu Sungai Selatan (HSS) 2018, kini berada di tangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
SEBELUMNYA Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) HSS telah menyerahkan hasil pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran asas netralitas yang dilakoni dua oknum pejabat dan satu staf ASN di Pemkab HSS ke KASN.
Saat ini, proses pemilihan kepala daerah yang diikuti dua pasangan calon masih berlangsung di HSS. Yakni, duet pasangan calon Bupati-Wakil Bupati HSS nomor urut 1, HM Najamuddin-HM Ridha yang berasal dari jalur perseorangan selaku penantang berhadapan dengan calon petahanaH Achmad Fikry-Syamsuri Arsyad yang diusung koaliasi besar.
Ketua Panwaslu HSS, Syaiful Rahman mengakui pihaknya telah menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan sejumlah ASN di lingkungan Pemkab HSS.
“Selanjutnya, kami memeriksa sejumlah saksi dan terlapor, terutama tiga ASN di lingkungan Pemkab HSS. Hasil dari pemeriksaan dugaan pelanggaran asas netralitas ini telah disampaikan ke KASN. Selanjutnya, KASN yang akan memberikan sanksi,” tegas Syaiful Rahman kepada jejakrekam.com, Rabu (2/5/2018).
Ia merinci tiga terlapor itu adalah dua pejabat Pemkab HSS serta satu staf ASN, sehingga kini tinggal menunggu rekomendasi atau hasil penelaahan dari KASN.
Sementara itu, anggota KPUD HSS, Nida Guslaili Rahmadina mengungkapkan proses pencetakan surat suara yang akan digunakan dalam hari pemungutan suara pada Rabu (27/6/2018) mendatang, telah dirancang. “Kami sudah mendesain dan tinggal pihak percetakan,” ucap Nida.
Mengenai keterlibatan ASN dalam kampanye Pilkada HSS ditegaskan Nida Guslaili sepenuhnya menjadi tanggungjawab panwaslu. “Mereka yang mengusutnya. Kami hanya mendapat tembusan laporan,” ucap Ketua KNPI HSS ini.(jejakrekam)