TEMUAN adanya peredaran minuman keras (miras) atau beralkohol di Hotel Armani dalam razia gabungan TNI, Polri, Denpom, Kodim 1007/Banjarmasin, Badan Nasional Narkotika (BNN), Satpol PP Banjarmasin serta dipimpin langsung Walikota Ibnu Sina pada Sabtu (29/7/2017) dinihari, memberi kesan tanda tanya.
MENGAPA? Saat ini, Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol atau Perda Minol itu, masih dalam proses finalisasi penggodokannya di DPRD Banjarmasin. Lantas bagaimana dengan temuan beredarnya miras itu? Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin, Hermansyah pun mengakui 17 botol minuman beralkohol disita karena tidak mengantongi izin peredaran. Hingga kini, karena raperda itu masuk dalam program revisi, penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP MB) kabarnya belum dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
Apakah Hotel Armani bisa dikenakan sanksi pencabutan izin edar minuman beralkohol? Sebab, dari hotel berbintang di Jalan Skip Lama ini, petugas Satpol PP Banjarmasin menyita 17 minuman beralkohol bermerek Chiva Regal, Bols Blue (3 botol), Midori, El Jimador, Bacardi, Hennessy, Martel, Camus, Jack Daniel, Absolut Vodka, Martel XO, Macallan, hingga Black Label yang masing-masing satu botol. Nah, berdasar ketentuan, SIUP MB baru bisa dikeluarkan ketika payung hukumnya sudah ada. Sedangkan, Perda Minol itu masih dalam tahap pembahasan belum menjadi produk hukum resmi, karena belum disahkan lewat rapat paripurna DPRD Banjarmasin.
Menjawab hal itu, Ketua DPRD H Iwan Rusmali tetap meminta agar proses perizinan tetap sebaiknya menunggu perda itu disahkan. Meskipun, beber legislator Partai Golkar ini, boleh saja diterbitkan dinas berwenang tanpa menunggu perda itu disahkan terlebih dulu. “Tetapi, lebih baik lagi adalah menunggu perda itu ditetapkan menjadi produk hukum,” tandasnya.(jejakrekam)
Penulis : Ahmad Husaini
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Banjarmasin Post