MUI, NU dan Muhammadiyah Kalsel Tolak Keras Aksi People Power

PROTES atas dugaan kecurangan Pemilu 2019 menggulirkan isu people power. Aksi untuk mengerahkan massa menolak hasil Pilpres 2019 telah ditabuh Capres Prabowo Subianto bersama para pendukungnya. Menyikapi isu sensitif itu, para ulama, habaib, pimpinan pondok pesantren dan elemen masyarakat di Kalsel menggelar multaqo atau pertemuan di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Rabu (15/5/2019).

SAAT membacakan maklumat, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalsel Prof Dr Abdul Hafiz Anshari pun menegaskan apa yang berhubungan dengan Pemilu 2019, telah selesai baik pemilihan legislatif (pileg) maupun pemilihan presiden (pilpres).

“Atas nama ulama, tokoh agama, pimpinan pondok pesantren dan elemen masyarakat Kalsel kami mengimbau agar tidak perlu menimbulkan gejolak dalam kehidupan  berbangsa dan bernegara,” tegas Abdul Hafiz Anshari.

Mantan Ketua KPU RI ini mengatakan jika memang merasa tidak puas dengan hasil Pemilu 2019, salurkan kepada lembaga yang berwenang.

“Jadi, tidak perlu mengerahkan massa atau people power, yang justru akan menimbulkan hal yang lebih parah lagi. Lebih kacau lagi, kita akan menerima kerugian dari usaha tersebut,” tegas guru besar UIN Antasari Banjarmasin ini.

BACA : Sikapi People Power, Ulama Se-Kalsel Serukan Umat Islam Hindari Tindakan Inkonstitusional

Untuk itu, Hafiz menyarankan agar semua pihak untuk mencari jalan yang lebih maslahat, bukan mencari jalan lain. “Ini demi kemaslahatan dan kejayaan bangsa dan negara,” cetusnya.

Senada itu, Pimpinan Ponpes Nurul Hijrah Kabupaten Tanah Laut, KH Muhammad Mukri Yunus secara tegas menolak pengerahan massa untuk mengepung KPU RI, Bawaslu RI serta lembaga negara lainnya dalam aksi people power.

“Atas nama pimpinan pondok pesantren se-Kalsel, kami menolak segala gerakan-gerakan yang inkonstitusional yang berkenaan dengan melawan hukum serta berkenaan dengan menggerakkan massa atau people power,” tutur Mukri Yunus.

Menurutnya, people power adalah gerakan untuk kepentingan sesaat dan kepentingan kelompok atau perorangan yang tidak bertanggungjawab terhadap masyarakat dan umatnya.

BACA JUGA : Pasca Pilpres, Dua Kubu Harus Menunjukkan kebersamaan dalam Berdemokrasi

“Kami mengimbau dan menyerukan kepada seluruh masyarakat Negara Indonesia, Kalimantan Selatan secara umum, khususnya kaum muslim dan para santri untuk tidak terpancing dan tidak ikut-ikutan dengan kelompok-kelompok yang tadi kami sampaikan atau kelompok yang mengajak untuk melawan hukum,” kata Mukri.

Ia berharap dengan lewat perkataan orang bijak, menghilangkan kemudharatan harus lebih didahulukan daripada mendatangkan kemashlatan. “Apalagi di bulan Ramadhan ini, untuk bangsa, untuk semua pihak khususnya agamawan, marilah menjaga hawa nafsu,” tuturnya.

Menariknya, penolakan atas aksi people power juga datang dari tokoh seni, budayawan dan mahasiswa muslim Kalsel. Diwakili Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Kalsel dr Meldy Muzada Elpa mengatakan membayangkan people power seperti sesuatu yang mengerikan. “Ini jelas, saya tolak,” tegas Meldy.

BACA LAGI : Di Hadapan Relawan 02 Kalsel, Sandi Ungkap Ada 73 Ribu Kecurangan

Ia menambahkan, people power dapat memudarkan persatuan dan kesatuan dan memecah belah masyarakat. “Masyarakat Indonesia yang sudah dipersatukan dengan keanekaragaman budaya, agama, suku dan adat ini akan terpecah belah dengan adanya aksi people power,” cetusnya.

Meldy pun meminta masyarakat tetap tenang dan tak terbawa arus atau turut serta dalam aksi people power. “Kami mengingatkan masyarakat agar tidak tergiring aksi People Power dan fokus dengan aktivitas keseharian saja,” pungkasnya.(jejakrekam)

 

Penulis Asyikin
Editor Didi GS