Sikapi Demo Bela Bendera Tauhid, NU-GP Ansor Imbau Banser Tak Terprovokasi

TUNTUTAN aksi pengusutan pembakaran bendera bertuliskan kalimat Tauhid yang dilancarkan Aliansi Muslim Banua (AMB) agar diproses secara hukum terhadap oknum anggota Banser di Jalan Merdeka, kawasan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, Jumat (26/10/2018), direspon Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Nahdlatul Ulama (NU).

ORMAS Islam terbesar di Indonesia memilih jalan untuk menyerahkan kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat Tauhid yang ditengarai merupakan atribut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Garut, Jawa Barat, pada peringatan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober 2018 lalu kepada aparat kepolisian.

“Kami sepenuhnya menyerahkan masalah itu kepada aparat kepolisian. Apalagi, berdasar kesimpulan investigasi internal yang dilakukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), bendera yang dibakar anggota Banser itu bukan bendera berkalimat Tauhid seperti yang diklaim selama ini. Justru bendera itu adalah bendera HTI,” kata Ketua Pengurus Wilayah GP Ansor Kalsel, Teddy Suryana saat dikontak jejakrekam.com, Jumat (26/10/2018).

Teddy pun mengajak agar semua pihak khususnya di Kalimantan Selatan untuk menjaga kondusivitas daerah, agar suasana tetap sejuk dan tak lagi semakin meruncing.

“Apalagi, Indonesia tengah menghadapi tahun politik. Kami minta agar tetap tenang dan menyerahkan kasus itu melalui jalur hukum,” kata Teddy.

Sebagai organisasi kepemudaan NU yang membawahi Barisan Serbaguna (Banser), Teddy pun mengajak seluruh komponen warga Nahdliyin untuk tetap tenang dan tak terpancing dengan isu-isu provokasi terkait kasus tersebut.

Hal senada juga dilontarkan Ketua PWNU Kalsel Abdul Haris Makkie. Menurut dia, NU sudah tegas menyerahkan kasus pembakaran bendera Tauhid di Garut, Jawa Barat itu kepada aparat yang berwenang.

“Saya juga menginstruksikan agar warga Nahdliyin, utamanya Banser tak terpengaruh dari provokasi dalam bentuk apapun,” kata Haris Makkie.

Ketua ormas Islam yang juga Sekdaprov Kalsel ini menegaskan telah menyekapati bahwa dalam menyikapi kasus pembakaran bendera Tauhid itu lebih memilih jalur hukum untuk membuktikannya.

“Kita tak ingin kasus semacam ini justru membawa dampak yang tak baik bagi daerah, khususnya Kalsel. Kita ingin gara-gara kasus itu justru memincu konflik sosial, apalagi konflik horizontal. Yang rugi kita sendiri, perekonomian nanti tak karu-karuan,”  kata Haris Makkie.

Dia juga mengimbau agar warga Nahdliyin serta seluruh komponen masyarakat Kalsel menjaga diri, termasuk berpikir jernih dalam menyikapi kasus semacam itu.

“Seperti apa yang jadi kesepakatan Majelis Ulama Indonesia (MUI), NU dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalsel meminta agar semua pihak menahan diri dan berpikir jernih dalam menyikapi kasus itu,” tegas Haris Makkie.

Dia pun mengajak agar seluruh pihak, termasuk massa yang tergabung dalam Aliansi Muslim Banua (AMB) untuk mempercayakan kasus itu kepada aparat penegak hukum. “Itu jauh lebih baik daripada nanti aksi-aksi berkelanjutan bisa memicu dampak yang buruk bagi Kalsel,” pungkas Haris Makkie.(jejakrekam)

 

Penulis Ahmad Husaini
Editor Didi GS
Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news and updates delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time