Ini Penyebab Antrean di SPBU, Pertamina Kurangi Jatah Premium Kalsel

0

PENYEBAB langkanya bahan bakar minyak (BBM) jenis premium atau bensin di wilayah Kalimantan Selatan, tak hanya aksi main untung para pelangsir. Ternyata, antrean panjang yang menjadi pemandangan biasa itu akibat  PT Pertamina selaku penyalur tak mendistribusikan kuota BBM bersubsidi sesuai kuota. Akibatnya, jatah Kalsel sebanyak 30 ribu kiloliter terpangkas, hingga bensin menjadi langka bahkan menghilang di sejumlah SPBU.

FAKTA ini terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPRD Kalsel dengan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswamigas) Kalsel, PT Pertamina, serta perwakilan mahasiswa dari Aliansi BEM Kalsel di Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin, Kamis (17/5/2018).

Ketua Dewan Pembina Hiswanamigas Kalsel, Addy Chairuddin Hanafiah pun mengatakan justru mendapatkan data jatah kuota bensin untuk Kalsel dari Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral (Distamben) Kalsel. “Informasi dari Distamben Kalsel, kouta BBM premium Kalsel dikurangi sekitar 30 ribu kiloliter,” ucap mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalsel.

Mirisnya, PT Pertamina pun  enggan memaparkan riil kuota BBM untuk Kalsel dari jenis premium, pertalite, pertamax hingga solar. Bahkan, data Pertamina dengan Hiswamigas soal jumlah SPBU di Kalsel pun berbeda.

Pengurangan ini langsung memancing reaksi Riswandi. Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel ini membandingkan data yang dirilis Kementerian ESDM saat konsultasi dewan ke Jakarta, justru kuota BBM Kalsel tak pernah berubah. “Pertamina pun selaku operator diminta Kementerian ESDM untuk melayani daerah yang mengalami kelangkaan BBM, khususnya premium,” kata legislator PKS ini.

Menurut Riswandi, Pertamina bisa melayani pembelian BBM jenis pertalite dan pertamax, namun jatah kuota premium (bensin) dan solar untuk Kalsel tak boleh dikurangi. “Dari keterangan Kementerian ESDM justru sudah menegur Pertamina yang tak memenuhi perintah penugasan negara. Sebab, Pertamina pernah menyalurkan BBM di bawah kuota yang ditetapkan pemerintah,” tandas Riswandi.(jejakrekam)

 

 

Penulis Ipik Gandamana
Editor Didi GS

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.