MENGHADAPI kontestasi Pilkada dalam siklus lima tahunan biasanya bakal calon kepala daerah ingin mengetahui seberapa besar tingkat keterpilihan (elektabilitas) melalui pendekatan survei yang dilakukan lembaga kredibel.
PEMERHATI politik Kalsel, Dirham Zain menyebut, survei merupakan pendekatan modern dalam politik untuk mengetahui potret bakal calon kepala daerah terkait popularitas, likebilitas, dan elektabilitas kandidat beserta kompetitor.
“Tapi, acapkali bakal calon kepala daerah kecewa ketika melihat elektabilitasnya diposisi ketiga. Yang perlu diingat, menang dalam survei, belum tentu menang dalam Pilkada,” ucap mantan staf ahli politik Gubernur Kalsel periode 2000-2005 ini.
BACA : Bentuk Pansus PKB, Elite PBNU Ambigu?
Sebaliknya, lanjut Dirham, bisa jadi kandidat tersebut menang dalam survei juga berbanding lurus akan jadi pemenang di hari pemungutan suara (Pilkada).
Dirham yang pernah menerima penghargaan sebagai pemuda pelopor tingkat nasional dari Presiden Soeharto ini menyebut semua sangat tergantung kepada kerja politik kandidat, relawan atau tim pemenangan dan dukungan finansial.
Sedangkan Soal waktu, lanjutnya, KPU secara adil memberikan waktu yang sama kepada masing-masing pasangan calon. Sedangkan yang beda itu soal dana dan kerja politik relawan. Karena memang isi kantong masing-masing kandidat tidak sama.
BACA JUGA : Survei Algoritma : Sukamta Raih Elektabilitas Tertinggi di Pilkada Tala 2024
“Dalam Pilkada ada 3 (tiga) sumber daya, yakni dana, relawan dan waktu. Jika salah satu sumber daya tersebut minim atau tidak dimiliki oleh kandidat, maka sulit bisa memenangkan Pilkada,” jelas Dirham Zain.
Data survei, sebutnya bukan sekedar dibaca, tapi harus bisa diterjemahkan ke dalam sebuah strategi pemenangan sebab jika hanya dibaca siswa SLTA pun juga bisa melakukannya.
BACA LAGI : Survei LSPP Terkait Pilkada Kalsel 2024 Diragukan, Ini Sebabnya
Sebagai contoh, kata dia, jika dalam survei indeks kepuasan publik terhadap kinerja petahana 75%. Namun dalam lembar kuesioner mengenai isu tentang kondisi jalan, publik menilai buruk. Nah sebagai calon penantang, harus ‘memainkan’ isu kondisi jalan yang buruk tersebut kepada publik.
“Relawan atau tim pemenangan tidak perlu tahu tentang hasil survei, yang perlu mereka ketahui apa yang harus mereka lakukan di lapangan agar kandidat yang didukung tersebut bisa menang dalam Pilkada sesuai saran dan rekomendasi dalam survei tersebut,” pungkasnya.(jejarekam)