foto: fery
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan tegaskan politik uang adalah tindakan haram, serta ingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya.
INI ditegaskan oleh Ketua MUI Kalsel, KH Husin Nafarin selepas acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel, dengan lembaga stakeholder di Kalsel.
Husin Nafarin menekankan, supaya masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Agar jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kalsel Tahun 2024 bisa berjalan dengan lebih baik.
“Ya tentu, pilihan itu sesuai dengan hati nurani masing-masing. Namun jangan sampai terjadi silang sengketa, karena berbeda pilihan,” ucapnya selepas acara, di Hotel Aria Barito, Kamis (27/6/2024).
BACA: MUI Kalsel Nyatakan Netral Di Pemilu 2024, Husin Naparin: Money Politic Haram
Beliau juga menegaskan, agar masyarakat jangan terjerumus pada praktek politik uang. Sebab hal tersebut adalah perbuatan haram bagi mereka yang beragama muslim.
Disebutkannya salah satu hadist Rasulullah SAW. Yakni, La’ana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam al-rasyi wal murtasyi wa al-ra-isy, yang artinya Rasulullah saw melaknat penyuap, penerima suap, dan perantara dari keduanya (HR Ahmad dan Thabrani).
“Orang menyogok dan disogok itu sama, ancamannya masuk neraka,” tegasnya.
Sementara itu Ketua Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono mengungkapkan, ada 18 lembaga dan instansi yang menandatangani perjanjian kerjasama pada acara itu.
Baik itu mulai dari MUI Kalsel, FKUB, hingga lembaga pers di Kalsel. “Kami berharap dengan adanya MoU ini bisa ada support dari banyak pihak, khususnya dari kawan-kawan yang hari ini berhadir. Untuk mewujudkan pelaksanaan Pilkada yang aman, damai, taat asas dan taat aturan,” jelas Aries Mardiono.
BACA JUGA: Bawaslu Kalsel Teken MoU Pengawasan Partisipatif Bersama 18 Perguruan Tinggi Banua
Dirinya pun mengakui, bahwa setiap kali ada proses pemilihan pastinya akan rawan terjadi gesekan. “Itu juga salah satu fungsi hari ini teman-teman yang menandatangani MoU, agar bisa menjaga kondusifitas dalam proses Pilkada itu sendiri,” ujarnya.
“Ini juga agar tidak diwarnai dengan politisasi agama, suku, ras, dan golongan,” sambungnya.
Lebih lanjut, Aries juga mengungkapkan peran penting pers selama proses Pilkada ini. Sebagai antisipasi beredarnya informasi tidak benar, ataupun berita hoax yang tidak terkonfirmasi.
“Kawan-kawan pers bisa mencounter berita hoax, bohong, informasi tidak benar. Sehingga kontestasi Pilkada ini berjalan dengan baik, kualitasnya juga meningkat,” ungkapnya.
“Sehingga nanti akan bisa terpilih calon pemimpin yang amanah, terhadap cita-cita kesejahteraan bangsa dan negara kita,” tandasnya.(jejakrekam)