Bawaslu Kalsel Teken MoU Pengawasan Partisipatif Bersama 18 Perguruan Tinggi Banua

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Pemilu) Provinsi Kalimantan Selatan menandatangani nota kesepahaman (MoU atau memorandum of understanding) dan perjanjian kerja sama pengawasan partisipatif, dengan 18 perguruan tinggi yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.

KETUA Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono mengatakan, MoU atau PKS ini dilaksanakan dengan perguruan tinggi, terkait dengan peningkatan pengawasan partisipatif yang nantinya untuk pemilihan bupati ,walikota dan gubernur 2024 secara serentak bulan Nopember nanti.              

“Tentu dalam prosesnya Bawaslu mendorong terwujudnya pengawasan partisipatif, sehingga pengawasan itu tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu sebagai lembaga yang diamanahkan UU, tapi juga munculnya kesadaran aktif dari masyarakat pemilih untuk dalam mengawal proses pemilihan kepala daerah ini, setiap tahapan,” ujarnya saat acara berlangsung, Rabu (8/4/2024) di Hotel Aria Barito Banjarmasin.

BACA: Bawaslu Kalsel Gelar Evaluasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Jelang Pilkada Serentak

Disampaikan Aries, saat ini tahapan pencalonan perseorangan sudah dimulai, kemudian nanti juga dari parpol , selanjutnya ada masa kampanye dan semua itu harus ada pengawasan partisipatif dari publik.

“Nah, kenapa pengawasan itu dilakukan semua pihak? Ini tentu agar kualitas pelaksanaan dari pilkada itu semakin baik dengan menghasilkan pemimpin yang dipilih oleh rakyat melalui proses yang baik sehingga harapan nanti kepala daerah yang terpilih harus berpihak kepada rakyat yang adil,” terangnya.

“Kemudian kenapa kalangan akademisi menjadi sasaran dalam pengawasan partisipatif itu? Karena memang kalangan kampus itu juga punya kewajiban untuk menyampaikan ke masyarakat dalam hal pemilu,” sambungnya.

BACA JUGA: Jelang Pilkada, Bawaslu Kalsel Serahkan Website PPID

Aries berharap, dengan adanya MoU ini, para perguruan tinggi bisa menyampaikan secara luas kepada mahasiswanya, dan mahasiswa itu bisa aktif menyampaikan ke publik, terutama terkait pemilihan kepala daerah ini.

Setiap perguruan tinggi mempunyai sumber daya yang memiliki pengetahuan yang baik, tetapi juga mempunyai massa yakni mahasiswa yang jika dikembangkan untuk pengawasan partisipatif.

“Hal tersebut akan sangat membantu masyarakat tetapi juga proses pelaksanaan pilkada bisa berjalan dengan baik sehingga tidak hanya pada melahirkan hasil tetapi juga proses pilkada yang memiliki integritas, itu yang kita harapkan dan kita inginkan,” pungkas Aries.(jejakrekam)