Selenggarakan PSU, KPU Kalsel Anggarkan Biaya Rp 19 Miliar
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan untuk menganulir kemenangan pasangan calon gubernur Sahbirin Noor dan H Muhidin di Pemilihan Gubernur Kalsel tahun 2020.
UNTUK itu KPU Kalsel diperintahkan untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 827 TPS yang tersebar 107 desa/kelurahan dari 7 kecamatan meliputi 3 kabupaten/kota.
Kabupaten Banjar menjadi daerah paling banyak menghelat PSU dengan lima Kecamatan, diantaranya Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar).
BACA: Jelang PSU Pilwali Banjarmasin, Kontestan Diwanti-wanti Tidak Berkampanye
Lantas bagaimana persiapan KPU Banjar menyambut PSU? Ketua KPU Banjar Muhaimin mengakui hingga saat ini pihaknya belum menerima petunjuk teknis (Juknis) dari KPU RI, ihwal penyelenggaraan PSU di Kabupaten Banjar.
Meski demikian Muhaimin memastikan pihaknya bakal mempersiapkan dengan matang PSU di Kabupaten Banjar. “Perekrutan KPPS dan PPK seiring dengan (ditetapkannya) juknis dari KPU RI, baik itu timeline, pengangkatan dan seterusnya,” ujar Muhaimin saat dihubungi, Jumat (26/03/2021).
Dia menyatakan PSU kali ini KPU Banjar hanya sebagai pelaksana bukan sebagai penyelenggara. “KPU Provinsi sebagai penyelenggara PSU, kita hanya melaksanakan kewenangan saja,” imbuh Muhaimin.
BACA JUGA: Datang ke Polda, Sarmuji Diminta Klarifikasi atas Laporan Komisioner KPU Banjar
Diwartakan sebelumnya, ketua KPU Kalsel Sarmuji mengestimasikan PSU bakal dihelat pada tanggal 9 Juni 2021, atau Hari Rabu setelah lebaran Idul Fitri.
Sarmuji menyebut anggaran yang dibutuhkan berkisaran Rp 19 miliar. Saat ini, KPU Kalsel memiliki anggaran sekitar Rp 10 miliar, sisa dana pelaksanaan Pilkada 9 Desember lalu.
Untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari 19 miliar anggaran PSU, KPU Kalsel akan mengecek kas KPU di kabupaten/kota. “Mudah-mudahan sisa-sisa yang lain itu ada tambahan. Kalau kurang, kita minta ke Pemprov,” tutup Sarmuji.(jejakrekam)