MASALAH penyandang sosial seperti gelandangan dan pengemis di Banjarmasin, serta kota-kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan, dinilai belum tuntas dalam penanganannya. Selama ini, koordinasi dan sinergisitas antara Pemprov Kalimantan Selatan dengan pemerintah kota dan kabupaten belum terjalin baik.
SEKRETARIS Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, HM Lutfi Saifuddin Rais mengingatkan agar seluruh jajaran pemerintah daerah segera bersinergi dalam memecahkan masalah pengemis dan gelandangan, khususnya adanya serbuan dari daerah lain ke kota-kota yang ada di Kalsel.
“Bukan sekadar razia untuk memberi efek jera. Tapi, harus ada pembinaan yang manusia dengan solusi yang tuntas, agar mereka tak lagi beroperasi ke jalan,” ucap Lutfi Saifuddin Rais kepada jejakrekam.com, Sabtu (2/12/2017).
Dia menilai apa yang terjadi di Banjarmasin, khususnya penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) masih lemah. Terbukti, beber legislator Partai Gerindra ini, masih banyak ditemukan para gepeng ini berkeliaran di pusat-pusat keramaian dan pinggiran kota. “Mereka terlihat di perempatan jalan seperti Jalan Pangeran Antasari-Kolonel Soegiono, Jalan Pangeran Samudera serta di pusat-pusat pasar yang ada di Banjarmasin. Padahal, Banjarmasin sudah memiliki perda yang mengatur masalah gepeng ini,” kata Lutfi Saifuddin.
Untuk itu, dia menyarankan agar Pemkot Banjarmasin dan daerah lain bisa turun ke jalan untuk melakukan pembinaan dengan mengalihkan profesi sebagai peminta-minta kepada kerja yang produktif lainnya. “Di sini, pentingnya peran Dinas Sosial dalam mengawasi dan membina para gelepng. Bagaimana pun, keberadaan mereka menjadi cerminan bahwa kota belum tuntas dalam menata masalah sosial kemasyarakatannya,” tandas Lutfi Saifuddin.(jejakrekam)
Penulis : Ipik Gandamana
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Sijaka