GUBERNUR Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor mengukuhkan Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Provinsi Kalsel Periode 2023-2027, Selasa (13/9/2023), di Mahligai Pancasila Banjarmasin.
DALAM sambutannya tanpa teks, Gubernur kalsel ini mengatakan kehadiran KAD ini dapat membantu Pemerintah serta KPK untuk memberantas Korupsi. “Kehadiran KAD ini harus dipandang sebagai sebuah upaya positif untuk mengingatkan kepada kita semuanya, tentang bahaya melakukan tindakan penyelewengan keuangan negara, maupun keuangan daerah,” tuturnya.
“Banyak tikus-tikus, yang sejatinya kekayaan bumi kita banyak mereka korupsi, padahal itu semua untuk kesejahteraan rakyat kita, sehingga apa yang terjadi, mereka serakah tidak ada rasa berbagi,” ujarnya.
BACA: Didampingi Paman Birin, Ketua KPK Buka Bimtek Anti Korupsi
“Saya berterima kasih, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan senjata untuk memberangus dan menghancurkan korupsi di negara kita ini,” ungkap Paman Birin.
Disebutkannya, korupsi adalah sebuah tindakan yang tidak terpuji dan sangat beresiko bagi yang melakukannya. “Banyak fakta telah kita saksikan, gubernur banyak yang ditangkap, bupati, walikota, kepala dinas, bahkan sampai ke staf,” bebernya.
“Korupsi salah satu penghambat kesejahteraan rakyat. Kesuksesan pembangunan serta kesuksesan sebuah pemerintahan juga terhambat, untuk itu mari kita bersama-sama memberantas korupsi,” ajaknya.
Dengan adanya KAD Anti Korupsi Provinsi Kalsel, bisa berperan memberantas korupsi dengan berkontribusi dalam perbaikan sistem. Perbaikan sistem dimaksudkan untuk menutup celah-celah korupsi yang bisa dimanfaatkan para koruptor menilap uang negara.(jejakrekam)