DPRD Kabupaten Barito Utara menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pidoto kenegaraan Presiden RI pada sidang tahunan MPR RI Tahun 2024, di gedung DPRD setempat, Jumat (16/8/2024).
RAPAT paripurna dipimpin Ketua DPRD, Hj Mery Rukaini dan dihadiri Wakil Ketua II, H Parmana Setiawan, Penjabat Bupati Barito Utara Muhlis, unsur FKPD, anggota DPRD, staf ahli bupati, asisten sekda, kepala perangkat daerah dan undangan lainnya.
Dikatakan Ketua DPRD Hj Mery Rukaini, bahwa berdasarkan surat Menteri Sekretaris Negara RI Nomor: B-61/MS/TU.00.03/08/2024 Tanggal 8 Agustus 2024, Perihal: Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI Tahun 2024.
“Menindaklanjuti Surat Menteri Sekretariat Negara RI tersebut, bahwa pada hari ini ada dua agenda Bapak Presiden RI yaitu pada pukul 09.30 WIB, yaitu mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang tahunan MPR RI dan DPRD RI Tahun 2024, dan pada pukul 13.30 WIB, mendengarkan pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2025 beserta nota keuangannya,” kata Ketua DPRD Hj Mery Rukaini.
BACA: Penjabat Bupati Barito Utara Ikuti Arahan Presiden Bersama Sejumlah Kepala Daerah
Dikatakannya, dengan berpedoman Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, maka DPRD Kabupaten Barito Utara hanya mengagendakan rapat paripurna dalam rangka mendengarkan Pidato Presiden RI pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPD dan DPRD RI Tahun 2024 yang dilaksanakan pada jam 09.30 WIB sedangkan pidato Presiden pada jam 13.30 WIB kita ikuti dari tempat masing-masing.
Sementara dalam pidato kenegaraan Presiden RI H Joko Widodo menyampaikan, genap 10 tahun dirinya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
“Saya tidak pernah membayangkan diberi amanah dan tanggung jawab besar untuk memimpin negeri ini, menjadi presiden dengan membangun pondasi peradaban baru menjadi pembangunan Indonesia sentris, membangun dari pinggiran dan membangun dari desa,” kata Presiden Joko Widodo.
Sampai saat ini, telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2700 kilometer jalan tol baru, 6000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru serta 43 bendungan baru, 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru.
Sehingga, pihaknya berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen di Tahun 2023. “Dan menjadikan kita bisa meningkatkan daya saing, dari sebelumnya peringkat 44 sekarang kita diperingkat 27 di Tahun 2024. Serta kita mampu memperkuat persatuan kita, akses yang lebih merata dan berkeadilan,” kata Presiden Joko Widodo.(jejakrekam)