FORUM Konsultasi Publik dengan tema “Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Terselenggaranya MPP (Mall Pelayanan Publik)” digelar di Hotel Ebony pada, Kamis 11 Juli 2024.
BERTUJUAN meningkatkan kualitas layanan publik di Tanbu. “Setiap perangkat daerah wajib menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik sebagai amanat Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017,” ujar Eka Saprudin, Asisten Pemerintahan dan Kesra Tanbu mewakili Bupati Tanbu.
BACA JUGA: Pelatihan Pengelola Pengaduan Aplikasi SP4N-LAPOR! Digelar Diskominfo SP Tanbu
Menurutnya, kolaborasi antara entitas pembangunan dan stakeholder untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
‘Pentingnya penyusunan rencana strategis untuk mencapai visi dan misi RPJMD Tanah Bumbu 2021-2025. Yaitu “Membangun Tanah Bumbu Maju, Mandiri, Religius dan Demokratis.”, tambahnya.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Forum konsultasi publik menjadi wadah awal yang penting dalam menentukan kebijakan organisasi dan meningkatkan akuntabilitas.
BACA JUGA: Dinkes Tanbu Gelar Temu Lintas Sektor Program Analisis Situasi Penurunan Stunting
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanah Bumbu berperan dalam penanaman modal dan perizinan. Sehingga DPMPTSP wajib menjaring aspirasi stakeholder melalui forum konsultasi publik untuk merancang kebijakan pelayanan, mengukur dampak kebijakan, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan.
“Penting bagi DPMPTSP menjaring permasalahan pelayanan publik, khususnya bidang penanaman modal, perizinan, dan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP),” tambahnya.
BACA JUGA: Pelatihan Pengelola Pengaduan Aplikasi SP4N-LAPOR! Digelar Diskominfo SP Tanbu
Sehingga forum tersebut dapat di manfaatkan untuk merancang pelayanan publik yang lebih baik di masa mendatang. “Saya mengucapkan selamat melaksanakan forum konsultasi publik. Semoga membawa manfaat dan kebaikan untuk Kabupaten Tanah Bumbu yang kita banggakan ini,” pungkasnya.
Diharapkan pelayanan publik di Tanah Bumbu akan semakin optimal, transparan, dan akuntabel. ‘Masyarakat dan stakeholder di harapkan dapat terus berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah,’ imbuhnya. (jejakrekam)