PEMKAB Banjar melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menggelar Rapat koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting, di Aula Barakat lantai 2, Martapura, Senin (3/6/2024).
RAKOR dibuka Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi didampingi Kepala Dinsos P3AP2KB Dian Marliana dan Kepala Bappedalitbang Nashrullah Shadiq.
Dihadiri para kepala SKPD, Kemenag, camat, lurah, kepala Puskesmas, koordinator penyuluh KB, ketua APDESI kecamatan, Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta sejumlah undangan.
BACA : Zona Merah Stunting Di Kabupaten Banjar, BEM Fakultas Kedokteran ULM Turun Ke Desa Bunglai
Habib Idrus menyampaikan, pencegahan stunting sangat penting dilakukan melalui intervensi spesifik, sensitif dan kolaboratif. Hal ini didasari atas arahan Wakil Presiden RI tentang pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting menjadi gerakan bersama berkelanjutan, yang bertujuan untuk memastikan cakupan layanan pengukuran lebih luas, deteksi dini masalah gizi dan kesehatan serta intervensi yang tepat sasaran.
“Oleh karena itu, dalam pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting diperlukan kerja sama dan kolaborasi semua unsur termasuk masyarakat untuk menanggulangi masalah ini secara efektif,” ajaknya.
Habib Idrus yang juga Ketua TPPS Banjar mengatakan melalui rakor ini, semua pihak dapat merumuskan rencana aksi bersama yang bisa dilakukan baik dari intervensi sensitif, spesifik dan kolaboratif.
BACA JUGA : Kirim Surat, 7 Fraksi Pinta Bupati Banjar Beri Sanksi Kadis Sosial
Kepala Dinkes Yasna Khairina didampingi Kepala Dinsos P3AP2KB Banjar Dian Marliana mengungkapkan rencana intervensi serentak pencegahan stunting di Kabupaten Banjar dilaunching pada 10 Juni 2024 di salah satu posyandu di Kecamatan Kertak Hanyar.
“Intervensi yang dilakukan nantinya adalah melakukan pengukuran atau penimbangan itu 100 persen. Diharapkan melalui intervensi serentak kali ini kita bisa mendapatkan pengukuran tersebut di semua sasaran,” tambahnya.
Yasna menuturkan, berdasarkan data yang ada sebanyak 573 posyandu sudah memiliki antropometri (alat ukur) untuk memantau berat badan, panjang badan dan status gizi balita. Namun ada 11 posyandu tambahan yang memang masih belum punya.
“Solusinya nanti dari posyandu yang berdekatan bisa meminjamkan atau puskesmas di desanya bisa meminjamkan antropometri cadangan,” tutupnya.(jejakrekam)