KENDATI ada catatan kecil, seperti sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp 1.5 triliun lebih, namun delapan Fraksi DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengapresiasi capaian pelaksanaan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalsel tahun 2023.
APRESIASI disampaikan masing-masing perwakilan dari delapan fraksi dewan dalam rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran (LPPA) tahun 2023, yang digelar di Banjarmasin, Senin (3/6/2024).
Dalam rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD H Supian HK dan dihadiri Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, juru bicara Fraksi PKS di Fahruri, mengapresiasi atas capaian khususnya kembali mampu meriah opini WTP yang kesebalah kali.
Namun begitu, Faksi PKS meminta agar tak berpuas diri, karena masih adanya kelemahan, seperti tingkat pengangguran dan pembenahan ruas-ruas jalan di pedesaan kedepan harus ditingkatkan, termasuk optimalisasi dana silpa untuk pemanfaatan pembangunan.
“Kami dari fraksi PKS meminta pemerintah daerah agar jangan berpuas diri. karena ke depan harus lebih baik lagi,” sebut Fahruri.
Fraksi lain yang menyampaikan pemandangan umum-nya, yaitu, Fraksi PAN, Golkar, Gerindra, PPP, Nasdem, PDI-P dengan juru bicara Fahrani, juga meminta agar dan silpa digunakan untuk optimalisasi sektor pertanian.
Kemudian Fraksi PKB melalui H Suripno Sumas, menyatakan dapat menerima LPPA tahun 2023 Pemprov Kalsel. Tetapi meminta agar tahun 2024 dana Silpa tidak terlalu besar.
Pada rapat paripurna hari juga, Gubernur Kalsel, diwakili Sekdaprov, Roy Rizali Anwar, menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-faksi dewan.
Roy Rizali Anwar menyebutkan, Pemprov Kalsel mengapresiasi upaya fraksi-fraksi dewan hingga Pemprov Kalsel kembali mampu meraih Opini WTP yang ke-11 kali berturut-turut.
“Semua hasil yang ada tak mungkin dapat diperoleh tanpa kerja sama semua pihak yang terlibat baik eksekutif maupun legislatif,” sebutnya.
Dijelaskan, LPPA 2023 realisasi Pendapatan daerah Rp9,877 triliun lebih atau 103,30 persen dari yang dianggarkan Rp9,12 triliun lebih.
Realisasi Belanja daerah 2023 Rp6,994 triliun lebih atau 89,68 persen dari yang dianggarkan Rp7, 80 triliun lebih atau surplus Rp 641 miliar lebih.
Adapun terkait nilai Silpa sebesar Rp. 1.5 triliun lebih, dikarenakan adanya informasi terkait bagi hasil dari pemerintah pusat baru diperoleh setelah usah pembahasan anggaran baru. Kemudian adanya efisiensi belanja dan pembatalan program kegiatan yang belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan waktu.
Menyikapi semua itu, pimpinan rapat paripurna H Supian HK, menyimpulkan semua fraksi dapat menerima penjelasan gubernur, dan memutuskan, dan dilakukan pembahasan selanjutnya untuk mencapai pengesahan terhadap Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023.(jejakrekam)