SISA Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Tahun 2023, sekitar Rp 1,5 triliun jadi bahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (3/6/2024).
RAPAT pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran (LPPA) 2023, dipimpin Ketua Banggar, H Supian HK dan Ketua TAPD Pemprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, dihadiri lima orang anggota banggar masing-masing, Rosehan NB dari Fraksi PDI-P. H Iberahim (Fraksi Nasdem). H Suripno Sumas (PKB). Susan (Golkar) dan Fraksi PND, Suwardi Sarlan.
H Iberahim, meminta agar dana Silpa dioptimalkan untuk program kegiatan sektor pertanian. “Ke depan kami berharap dana Silpa dapat digunakan untuk pembangunan pertanian,” kata dia.
Sedang anggota banggar lainya berharap tahun depan pemerintah provinsi menekan agar dana Silpa tidak besar karena dinilai lebih bagus untuk membiayai pembangunan yang belum tercover.
Adanya berbagai masukan tersebut, Ketua TAPD Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, mengatakan tengah mengoptimalkan dana Silpa yang ada pada program-program kegiatan pembangunan di APBD Perubahan tahun 2024.
“Kita akan optimalkan Silpa Rp 1,5 triliun ini pada APBD perubahan 2024 jika waktunya cukup, tapi jika tidak cukup waktu maka akan masukan pada kegiatan awal tahun 2025,” terang Roy Rizali Anwar.
Adapun terjadinya Silpa tahun 2023 yang cukup besar ini disebabkan informasi dana bagi hasil diketahui setelah pembahasan APBD perubahan.
Selain itu juga, untuk dana bagi hasil tahun 2023 yang cukup besar, berasal dari sektor pertambangan karena meningkatanya harga, sehingga ada tambahan dari pemerintah pusat.
Roy menjelaskan, LPPA 2023 realisasi pendapatan daerah Rp 9,877 triliun lebih atau 103,30 persen dari yang dianggarkan Rp 9,12 triliun lebih.
Realisasi belanja daerah 2023 Rp 6,994 triliun lebih atau 89,68 persen dari yang dianggarkan Rp 7, 80 triliun lebih atau surplus Rp 641 miliar lebih.
Rampung pembahasan pimpinan Rapat H Supian HK, menutup pertemuan karena telah menghasilkan kesepakatan.
Selanjutnya untuk ditindaklanjuti pada tahap pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 menjadi Perda yang diagendakan bulan ini juga.
Kepada awak media, Ketua Banggar DPRD Kalsel H Supian HK usai rapat menjelaskan, efisiensi belanja yang merupakan salah satu penyebab Silpa, yaitu, banyaknya kunjungan kerja legislatif maupun eksekutif yang difokuskan hanya diseputaran dalam daerah. Sebaliknya lebih banyak tamu luar daerah yang berkunjung ke wilayah Kalsel.(jejakrekam)