PEMERINTAH daerah bersama PT Bumi Karunia Pertiwi, menggelar rapat konsultasi publik bersama masyarakat di wilayah operasi kerja, Senin (27/5/2024).
PT BKP yang beroperasi di wilayah Kabupaten Barito Utara, tepatnya di Desa Panaen, Kecamatan Teweh Baru dan Desa Pelari Kecamatan Gunung Timang ini, menyampaikan rencana pasca tambang.
Meski masih belum dalam tahap ekploitasi, namun Ardhian Wibisono mewakili direktur PT BKP memaparkan, namun pihaknya akan mengutamakan peraturan untuk melakukan paparan atau konsultasi publik bersama pemerintah daerah.
BACA: Rencana Operasi Pasca Tambang PT Bumi Karunia Pertiwi
Menurut Ardhian Wibisono, pihaknya telah menginventarisir masalah dampak sosial di tengah masyarakat, diantaranya yang berkaitan dengan tenaga kerja lokal.
Diyakini, perusahaan akan memprioritaskan tenaga kerja lokal, dan bahkan nantinya pekerja lokal akan di tempatkan pada posisi strategis.
Hal ini tidak lain guna memberikan kesempatan bagi pekerja lokal, sejajar dengan tenaga kerja luar daerah.
BACA JUGA: Tagih Realisasi Program Tambang Batubara, DPRD Barito Utara Gelar RDP
Staf Ahli Bidang Ekonomi Setda Barito Utara, Hery Jon Setiawan mengatakan, perusahaan ditekankan agar memperhatikan dampak sosial di tengah masyarakat, terutama kelengkapan perizinan. Termasuk clean and clear ganti rugi lahan masyarakat.
Karena sudah sering terjadi permasalahan ganti rugi, dan pada akhirnya pemerintah daerah yang sering turun tangan guna menyelesaikan.
Sementara, Asisten Bidang Ekonomi Setda, Gazali Mantallatua mengatakan, masalah lahan sudah sering menjadi momok bagi perusahaan dan terjadi sengketa. Oleh karena itu, perusahaan hendaknya dapat melaksanakan ketentuan sesuai dengan ketentuan terutama dukomen yang telah dibuat.
(jejakrekam)