NASIB guru honorer yang belum menerima suntikan dana dari pemerintah daerah, terkhusus insentif terus dipertanyakan anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI utusan Kalimantan Selatan, Antung Fatmawati.
SENATOR perempuan Banua ini mengaku sudah berkeliling hampir ke seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan untuk mempertanyakan nasib para guru honorer yang belum menerima insentif dari Pemprov Kalsel serta pemerintah kabupaten dan kota.
“Saya mendapat informasi bahwa di Kabupaten Barito Kuala belum beres seluruhnya. Kemudian, di Kabupaten HSU, Banjar dan Tabalong, saya langsung mendapat penjelasan masalah itu dari pejabat setempat. Termasuk di Banjarmasin, saya harap bisa segera dibereskan, termasuk pembuatan surat keputusan (SK) dari walikota dan bupati yang menjadi dasar pembayaran honor atau gaji bagi tenaga pendidikan tidak tetap ini,” kata Antung Fatmawati kepada jejakrekam.com di Banjarbaru, belum lama ini.
Menurut dia, untuk status guru honorer SMA/SMK pasca penerapan UU Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, kewenangannya diambilalih Pemprov Kalsel dari 13 kabupaten dan kota. Namun, beber Antung Fatmawati, kewenangan itu juga harus dibarengi dengan pemenuhan hak dan kewajiban pemerintah daerah terhadap para guru honorer tersebut. “Kami berharap agar honorer para guru itu dibayarkan segera. Sebab, selama Ramadhan ini tentu mereka membutuhkan banyak keperluan,” ucap mantan anggota DPRD Tabalong ini.
Bagi Antung Fatmawati, gaji honorer atau insentif yang diterima para guru itu sangat berarti, karena pengabdian mereka tak bisa diukur dengan nilai uang. “Insentif senilai Rp 1 juta per bulan itu sejujurnya jauh dari kata layak. Namun, pengabdian para guru honorer ini harus dibayar pemerintah daerah, jangan sampai hak-hak mereka diabaikan,” pungkasnya.(jejakrekam)
Penulis : Fahriza
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Bang Iman Berbagi