PERINGATAN keras diberikan kepada anggota DPRD Kalimantan Selatan yang mengikuti bimbingan teknis yang dihelat Badan Pendidikan dan Pelatihan Nasional Pengembagnan Sumber Daya Manusia (Bandiklatnas SDM) Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, yang berlangsung sejak Senin (17/4/2017).
ADA apa? Para wakil rakyat di Rumah Banjar ini diingatkan agar menghindari segala bentuk suap maupun pungutan liar (pungli) dari pihak manapun dalam menelurkan keputusan politik, termasuk saat memfungsikan diri sebagai lembaga kontrol pemerintah daerah.
Ketua DPRD Kalsel H Burhanuddin mengakui pelarangan terhadap praktik suap dan pungli menjadi atensi khusus Kemendagri kepada lembaganya. “Ini ditegaskan dalam bimtek yang kami ikuti di Jakarta,” ujar Burhanuddin saat dikontak jejakrekam.com via telepon genggam, Selasa (18/4/2017).
Untuk itu, Burhanuddin mengungkapkan rombongan wakil rakyat dibekali penajaman tugas pokok dan fungsi seperti mengantisipasi pembentukan perda agar tak dibatalkan, karena berpotensi berbenturan dengan aturan diatasnya. Kemudian, cara evaluasi LKPj, serta memperkuat sinergitas bersama pemerintah daerah dalam mendukung lancarnya pembangunan didaerah.
“Dengan bimtek ini, kami berharap, agar kawan anggota dewan dapat mengimplementasikannya secara optimal, sehingga bisa bermanfaat bagi pembangunan daerah,” cetus mantan Ketua DPRD Tanah Bumbu ini.
Sejak Senin (17/4/2017), hingga Selasa (18/4/2017), sebanyak 53 anggota DPRD minus dua kursi yang masih lowong dari Demokrat dan PKB, mengikuti pelatihan khusus yang dihelat Kemendagri di Jakarta. Akibat berangkat rombongan ini, Rumah Banjar-sebutan gedung DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin ini sepi dari aktivitas politik para wakil rakyat.(jejakrekam)
Penulis : Igam
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Dokumentasi